Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Minta Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR Ditunda

Kompas.com - 04/01/2016, 10:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol Dave Laksono meminta pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI ditunda.

Alasannya, hingga saat ini, Golkar belum memiliki kepengurusan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Semestinya pergantian Ketua DPR belum bisa diproses, karena fraksi tidak memiliki landasan hukum untuk membuat kebijakan apapun," kata Dave saat dihubungi, Senin (4/1/2016).

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly mencabut Surat Keputusan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Namun, Menkumham tidak mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. (baca: SK Menkumham Belum Sahkan Pengurus Golkar Kubu Aburizal Bakrie)

Adapun kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009, sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015.

"Bila tetap dilantik, maka rawan akan tuntutan hukum mengenai keabsahan beliau," ujar Anggota Komisi VIII DPR ini. (baca: Kubu Aburizal Anggap Pemerintah Sengaja Persulit Legalitas Golkar)

Menurut Dave, akan lebih baik bila pelantikan Ade Komarudin ditunda hingga Golkar memiliki kepengurusan yang definitif. Dia meminta pimpinan DPR bijak menyikapi dualisme yang terjadi di internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Hanya saja, apakah pimpinan mau mengikuti hukum dan aturan atau ingin bertindak sesuai kemauan pribadi," ucap Dave.

Ade Komarudin ditunjuk Aburizal sebagai calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang mundur karena kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ade Komarudin rencananya akan dilantik usai reses, pada 11 Januari 2015. Adapun Setya Novanto akan menempati posisi Ade Komarudin sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham sebelumnya merasa kepengurusan hasil Munas Bali adalah sah.

Ia mengatakan, saat ini memang pengurus hasil Munas Bali belum mendaftarkan kepengurusan pasca-pencabutan SK tersebut. Menurut dia, itu hanya persoalan waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com