Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua LPSK: Penyelesaian Kasus HAM Seperti Jalan Tak Berujung

Kompas.com - 30/12/2015, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sepanjang 2015, mayoritas permohonan yang diterima adalah kasus HAM berat. Jumlahnya mencapai 1.187 permohonan dari 1.590 permohonan yang diterima LPSK.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, sebetulnya tidak ada kasus pelanggaran HAM berat baru yang dilaporkan melainkan kasus HAM masa lalu seperti penculikan aktivis, Trisakti, Semanggi 1, dan Semannggi 2. 


Ketua LPSK Abdul Harus Semendawai menambahkan, banyaknya perkara HAM diadukan ke LPSK tidak lepas dari buntunya proses hukum kasus-kasus ini.

"Sampai sekarang kita tidak melihat progress dari penyelesaian kasus ini. Sehingga kasus ini seperti jalan yang tak berujung. Kita enggak mengerti akan sampai kapan kasus ini,” kata Semendawai di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Dia pun mencontohkan kasus Tanjung Priok sudah pernah disidangkan. 

Kemudian kasus penghilangan orang secara paksa yang oleh Komnas HAM telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan DPR telah merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk peradilan Adhoc. 

Begitu pula komitmen presiden pada 2014 lalu yang menyatakan akan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan maupun komisi kebenaran dan rekonsiliasi. 

Meski begitu, Semendawai menambahkan, LPSK tetap memberikan pelayanan medis dan psikologis terhadap saksi dan korban kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan amanat Undang-undang. 

Menurut dia, setidaknya melalui pemenuhan hak korban terkait layanan medis dan psikologis, maka hak korban atas reparasi sudah dapat dipenuhi oleh negara. 

“Tinggal bagaimana access to justice-nya untuk dapat direalisasikan. Tapi sampai berapa lama (LPSK berikan layanan), ya kita tidak tahu karena proses hukumnya sendiri tidak ada kemajuan,” ucap Semendawai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com