Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui MKD, BEM UI Cibir Sidang Setya Novanto Layaknya Dagelan

Kompas.com - 11/12/2015, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan audiensi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Selasa (11/12/2015). 

Mereka mengkritik kinerja MKD dalam mengusut kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. 

"Saya menyuarakan teman-teman mahasiswa seluruh Indoensia dan rakyat Indonesia. Kami menyayangkan bagaimana proses MKD terjadi dagelan politik tak jelas," kata salah satu perwakilan BEM UI Alfad. 

Menurut dia, sidang MKD layaknya dagelan karena pemeriksaan Setya Novanto sebagai terlapor dilakukan tertutup. 

Sementara pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor dan pemeriksaan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi kunci dilakukan terbuka. 

"Apakah ini sudah ketahuan akhirnya apakah Setya Novanto hanya mendapat sanksi ringan? Kita ingin tahu political will MKD. Kami tidak melihat good political will bapak-bapak di sini," ucapnya. 

Dalih MKD

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang didampingi Ketua MKD Surahman Hidayat mengakui bahwa ada dinamika yang terjadi. 

Dia menjelaskan, awalnya bahkan ada sejumlah anggota MKD yang menginginkan kasus Setya Novanto ini dihentikan. 

MKD sampai harus voting untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Mereka yang minta kasus ini disetop yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir dan Ridwan Bae (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad dan Supratman Andi Agtas (Gerindra) dan Zainut Tauhid (PPP). 

"Saya dan Pak Surahman termasuk yang berdiri meminta agar kasus ini disidangkan," ucap Junimart. 

Selanjutnya, saat pemeriksaan Setya Novanto, perdebatan yang sama kembali terjadi apakah sidang dilakukan terbuka atau tertutup. Namun kali ini, anggota yang meminta tertutup lebih banyak. 

Anggota yang meminta sidang terbuka hanya Junimart (PDI-P), Syarifudin Sudding (Hanura), Akbar Faizal (Nasdem), Darizal Basir dan Gutur Sansono (Demokrat). 

"Kalau disebut dagelan, Surahman juga malu, saya juga malu," ucap Junimart.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com