Ini 3 Menteri yang Paling Banyak "Dijerat" Reshuffle di Medsos

JAKARTA, KOMPAS.com- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan pengumpulan dan pengolahan data  mengenai anggota Kabinet Kerja yang paling banyak terkena isu reshuffle di media sosial Twitter.

Setelah meneliti, Indef menemukan tiga nama menteri yang paling banyak diisukan akan diganti.

Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

"Tiga menteri ini selalu memiliki keterkaitan dalam kata kunci reshuffle di Twitter," ujar peneliti Indef Ami Ramadiah, dalam konferensi pers di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Ami, sebagian besar pengguna Twitter menganggap Rini tidak mampu mengelola BUMN dengan baik.

Beberapa cuitan terkait kinerja Menteri Rini Suwandi misalnya, "Menteri Rini tidak becus dan hanya menjadi beban".

Cuitan lain, masih soal Rini, misalnya, "Perkuat rupiah, Jokowi harus reshuffle Menteri BUMN".

Selain Rini, publik juga mengkritik kinerja Puan Maharani. Publik menganggap Puan tidak bekerja secara maksimal selama lebih kurang setahun menjabat sebagai Menko PMK.

Meski demikian, menurut Ami, beberapa pengguna Twitter meragukan keberanian Presiden Joko Widodo untuk mencopot posisi Puan dalam Kabinet Kerja.

Pasalnya, Puan merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Nama menteri lain yang juga dikaitkan dengan isu reshuffle adalah Menteri ESDM Sudirman Said.

"Sudirman dianggap haus pencitraan dan pintar memainkan isu, agar dirinya selamat dari jeratan reshuffle," kata Ami.

Beberapa tweet yang mengaitkan Sudirman misalnya menyebut bahwa ia telah membuat kegaduhan dan merusak citra Presiden Joko Widodo.

Cuitan lainnya menyebut Sudirman tidak mampu mengatasi permasalahan energi.

Peneliti Indef mengutarakan keterkaitan nama-nama menteri dalam isu reshuffle tersebut setidaknya dipengaruhi dua hal.

Pertama, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun, dan kedua akibat terpengaruh pemberitaan di media massa.

Survei ini dilakukan Indef pada 12 Agustus-13 November 2015.

Pengolahan data media sosial menggunakan 6,5 juta tweet tentang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,  1,5 juta tweet tentang menteri Kabinet Kerja dan 15.000 tweet tentang isu reshuffle.