Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle", Nasdem Ingatkan Rizal Ramli Tidak Dahului Jokowi

Kompas.com - 19/11/2015, 09:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengingatkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli agar tak mendahului Presiden Joko Widodo terkait persoalan perombakan kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden.

"Keputusan reshuffle kabinet menjadi domain Presiden, bukan menteri. Kecuali, menteri tersebut diautorisasi oleh Presiden," kata Johnny dalam pesan singkatnya, Kamis (19/11/2015).

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, daripada berbicara perombakan kabinet, lebih baik Rizal fokus membangun komunikasi politik yang baik. (baca: "Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet")

Selain itu, ia juga meminta Rizal segera membenahi persoalan kemaritiman yang menjadi tugas pokoknya.

"Kinerja dan koordinasi para menteri sektor ekonomi, investasi, industri dan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan. Masyarakat berharap seperti itu, perbaikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat di bidang tersebut," ujarnya.

Rizal Ramli sebelumnya mengungkapkan sinyalemen bahwa perombakkan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden pada akhir 2015, khususnya di pos menteri sektor ekonomi dan hukum. (baca: Rizal Ramli: "Reshuffle" Jilid II Akhir 2015 di Bidang Hukum dan Ekonomi)

"Kemungkinan sebelum akhir tahun ada 'reshuffle' (perombakkan) jilid dua, di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam paparannya di "CORE Economic Outlook" di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Perombakan kabinet jilid II, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang terjadi.

Rizal baru masuk kabinet pada pertengahan Agustus 2015. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui bahwa pertemuan petinggi partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengannya dan Presiden pada Kamis (12/11/2015) malam, membahas wacana reshuffle kabinet.

Namun, kata JK, Presiden sudah memberikan pernyataan terkait reshuffle dalam pertemuan itu. (baca: JK: Presiden Menyampaikan, Belum Waktunya "Reshuffle")

"Ya, termasuk pula (membahas) masalah politik, masalah reshuffle tentu juga jadi bagian dari pada pembicaraan. Presiden menyampaikan belum waktunya kita reshuffle," ujar JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com