F-Golkar: Novanto Baru Setahun Jadi Pimpinan DPR, Masih Belajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo meminta Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memahami posisi Ketua DPR Setya Novanto, yang kini dilaporkan atas dugaan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Novanto baru jadi pimpinan setahun, jadi masih belajar," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Pesan serupa juga ia sampaikan untuk seluruh anggota DPR hingga masyarakat, yang merasa terganggu dengan langkah Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid bertemu Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

"Kita MKD bijaksana tidak memberikan sanksi yang berat kepada Novanto," ucap Bambang. (baca: Stafsus Menteri ESDM Sambangi KPK, Ada Apa?)

Bambang menambahkan, Fraksi Golkar sudah menginstruksikan kepada anggotanya di MKD untuk membantu Novanto menghadapi masalah yang saat ini dihadapinya. Namun, Bambang menegaskan langkah itu bukan lah sebagai bentuk intervensi.

"Kita menyampaikan, informal, mendorong kawan-kawan (anggota Golkar di MKD) bersikap adil," ucap dia.

Bambang Soesatyo sebelumnya mendorong MKD dapat bekerja profesional dalam mengusut kasus Novanto. (baca: Bambang Soesatyo: MKD Harus Transparan, Jangan Seperti Kasus Trump)

Bambang mengaku, tak ingin MKD menutup-nutupi kasus ini, seperti saat mengusut kehadiran Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ia juga yakin partainya akan memberikan sanksi tegas kepada Novanto apabila terbukti bersalah.

"Saya yakin Ketua Umum (Aburizal Bakrie) akan mengambil langkah yang tegas dan bijaksana. Pasti ada sanksi tegas," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut adanya pertemuan sebanyak tiga kali. Pertemuan itu antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

Menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.