Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kalau RAPBN Belum Rampung Dibahas Komisi, Banggar Tak Mungkin Pleno

Kompas.com - 29/10/2015, 15:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR Johnny G Plate membantah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 di tingkat komisi belum rampung.

Sebab, jika itu terjadi maka Badan Anggaran tak akan menggelar rapat pleno pada hari ini.

"Kalau belum, tidak mungkin diadakan rapat pleno," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Kamis (29/10/2015).

Sebaliknya, anggota Komisi XI DPR itu justru mempertanyakan alasan di balik mundurnya pengesahan RAPBN 2016. Sebab, jika sampai RAPBN 2016 tidak disahkan, maka yang akan dirugikan masyarakat.

"Kenapa ini pengesahan diundur 30 Oktober? Karena kalau sampai itu gagal, akan mencelakakan pembangunan 2016 mendatang," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie mengatakan, usulan RAPBN 2016 dianggap kurang pro-rakyat. (Baca: Aburizal: KMP Anggap R-APBN 2016 Kurang Pro-Rakyat)

Anggaran yang diajukan pemerintah, seperti untuk sektor kehutanan dan pertanian relatif kecil. Hal itu tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Untuk diketahui, jumlah PMN yang disepakati antara pemerintah dengan Komisi VI untuk 23 BUMN sebesar Rp 34,3 triliun. Angka itu lebih kecil dari usulan pemerintah sebesar Rp 39,4 triliun untuk 25 BUMN.

Selain usulan yang tak pro rakyat, Aburizal menambahkan, masih banyak pembahasan anggaran yang belum rampung.

Setidaknya, ada enam komisi yang belum merampungkan pembahasan anggaran dengan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com