Aburizal: KMP Anggap R-APBN 2016 Kurang Pro-Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 yang kini tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR kurang pro-rakyat.

"Kami berpendapat R-APBN kurang mencerminkan pro-rakyat. Karena itu, kami concern agar pembahasan R-APBN bisa tepat waktu," kata Aburizal usai menggelar rapat dengan pimpinan Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Rabu (28/10/2015) malam.

Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian KMP.

Aburizal mencontohkan, anggaran yang diajukan pemerintah untuk sektor kehutanan dan pertanian pada R-APBN 2016 relatif kecil. Hal itu tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara. |

"Kalau itu kita lihat terlalu jomplang," ujarnya.

Jumlah PMN yang disepakati antara pemerintah dengan Komisi VI untuk 23 BUMN sebesar Rp 34,3 triliun. Angka itu lebih kecil dari usulan pemerintah sebesar Rp 39,4 triliun untuk 25 BUMN.

Selain usulan yang tak pro-rakyat, Aburizal menambahkan, masih banyak pembahasan anggaran yang belum rampung. Setidaknya, ada enam komisi yang belum merampungkan pembahasan anggaran dengan pemerintah.

"Saya harap secara teknis enam komisi bisa selesai. Bisa malam ini atau besok pagi," kata dia.

Dalam pertemuan ini sejumlah pimpinan KMP yang hadir yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

Selain itu hadir pula Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan politisi PKS Fahri Hamzah.