Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan PBNU terhadap Satu Tahun Jokowi-JK

Kompas.com - 20/10/2015, 09:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini memberi catatan terkait masalah keamanan. Setidaknya, selama pemerintahan Jokowi-JK, konflik sosial yang melibatkan kelompok agama masih terjadi.

Beberapa contohnya, seperti pembakaran mushala di Tolikara, Papua, dan peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, beberapa waktu lalu.

PBNU menyayangkan pemerintah gagal mengantisipasi konflik yang mengganggu keamanan masyarakat. (Baca: Setahun Jokowi-JK, Agenda Pemberantasan Korupsi Mengkhawatirkan)

"Pemerintah seharusnya mengedepankan dialog antarumat beragama dan mengutamakan penyelesaian masalah melalui komunikasi ke tingkat bawah," ujar Helmy saat ditemui di Kantor PBNU, Senin (19/10/2015).

Dalam bidang perekonomian, PBNU mengapresiasi upaya pemerintah yang berupaya meningkatkan perekonomian melalui paket-paket kebijakan ekonomi.

Setidaknya, upaya tersebut terbukti berdampak pada penguatan rupiah dan kurs dollar AS yang semakin terintervensi.

Meski demikian, PBNU meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan usaha dalam sektor makro.

Menurut Helmy, dalam kondisi perekonomian nasional yang melemah, usaha kecil perlu diberi penguatan agar menjadi penopang perekonomian.

Kabut asap

Selain itu, salah satu catatan penting PBNU terhadap pemerintah adalah mengenai penanganan kabut asap. PBNU menilai pemerintah kurang siap dalam menangani masalah tersebut.

Pertama, PBNU meminta pemerintah segera membenahi izin pembakaran hutan seluas 2 hektar. (Baca: Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Kecolongan soal Kabut Asap)

Tanpa diikuti aturan yang spesifik, pembakaran hutan dapat menjadi tidak terkendali sehingga menyebabkan bencana kabut asap seperti yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Helmy menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus yang nantinya dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu, seperti kebakaran hutan, sehingga penanganan lebih cepat dilakukan.

Anggaran pemerintah daerah dinilai belum cukup untuk mengatasi masalah pembakaran hutan. (Baca: Partai Pendukung Puas terhadap Kinerja Setahun Jokowi-JK)

"Hukumnya haram mengganggu dan merusak lingkungan. Penyelamatan hutan dan lingkungan adalah bagian dari jihad," kata Helmy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com