Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diapresiasi, Saran SBY untuk Pemerintah adalah Tanda Perhatian

Kompas.com - 29/08/2015, 19:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, saran yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono menunjukkan adanya perhatian dari mantan Presiden RI kelima itu terhadap persoalan ekonomi Tanah Air.

Ia mengaskan, saran itu akan menjadi masukan dalam rapat pembahasan perbaikan ekonomi nantinya. "Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita semua memiliki kesamaan untuk membangun optimisme perekonomian kita untuk menjadi lebih baik," kata Arif dalam diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Sementara itu, Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah perlu menyadari, bahwa pelambatan ekonomi merupakan persoalan serius.

Ia mengingatkan, jangan sampai pasar beranggapan Presiden Joko Widodo tak menganggap persoalan yang terjadi bukan persoalan penting. "Ketika Presiden menganggap tidak ada persoalan, maka pasar akan menganggap bahwa Presiden tidak akan melalukan apapun untuk memperbaiki keadaan," ujar dia.

Sebelumnya, SBY memberikan enam rekomendasi kepada Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pertama, SBY meminta Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terus menurun. Ia mengaku khawatir jika penurunan pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen karena dapat membawa dampak luar biasa untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menurut SBY, jika pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen, itu akan memicu PHK, peningkatan pengangguran, dan kemiskinan. "Pastikan rakyat bisa beli kebutuhan rumah tangga. Tidak salah bantu rakyat dengan kucurkan APBN. Kalau investasi sedang berhenti, bikin sesuatu agar investasi jalan kembali. Kalau dunia usaha lesu, kasih insentif. Pastikan ada stimulus, ada ekspansi," ujar SBY.

Kedua, SBY meminta Pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia berharap Pemerintah membuat terobosan untuk mengembalikan harga kebutuhan pokok dalam angka yang wajar dan memastikan stoknya tersedia.

Ketiga, SBY menyarankan Pemerintah memberi insentif kepada pelaku usaha. Usulan ini ia yakini mampu meringankan beban pengusaha swasta dan meminimalisasi terjadinya PHK secara masif.

Keempat, SBY berharap Pemerintah membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus Rp 15.000 per dollar AS. SBY menilai penurunan nilai tukar rupiah akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa jika melampaui batas kewajaran tersebut.

Lalu, kelima, SBY meminta Pemerintah dengan cermat menggunakan ruang fiskal. Nominal APBN harus dibuat dengan pas. "Saya kira Pemerintah sudah mengerti. Pastikan fiskal di tangan pemerintah, realistik, tepat sasaran, targetnya jelas. Jangan sampai tidak pas penerimaan dan pembelanjaan," ujar SBY.

Kemudian, yang keenam, SBY berharap Pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik meski ekonomi sedang bergejolak. Ia mendorong agar Pemerintah terbuka, mengakui terjadinya masalah, menentukan solusi, dan bertindak nyata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com