Komite Pemilih Sarankan KPU Tak Ikuti Rekomendasi Perpanjangan Pendaftaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah bagi tujuh daerah yang memiliki calon tunggal.

"Saya kira, sebaiknya KPU tak mengikuti rekomendasi Bawaslu itu. Kalau KPU mengikuti berarti KPU mengakui bahwa ada kesalahan dalam proses pencalonan," ujar Jeirry saat dihubungi, Rabu (5/8/2015) malam.

Ia menilai bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak melakukan kesalahan sehingga tujuh daerah itu hanya memiliki satu calon. Ia juga berpendapat bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk membuat rekomendasi demikian. (Baca KPU: Rekomendasi Bawaslu untuk Perpanjangan Waktu Rentan Digugat)

"Apa alasan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perpanjangan tahapan pencalonan? Saya tak melihat ada alasan untuk itu," ujar dia.

Dalam rapat pleno semalam, KPU telah membahas dan mempelajari isi surat Bawaslu mengenai rekomendasi perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah tersebut. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU telah membuat simulasi mengenai penetapan tanggal sesuai tahapan pilkada. Menurut Hadar, jika KPU menyetujui rekomendasi Bawaslu itu, maka ada kemungkinan KPU akan membuka kembali waktu pendaftaran selama tiga hari. (Baca Jika Setujui Rekomendasi Bawaslu, KPU Akan Buka Pendaftaran Selama 3 Hari)

"Idealnya ya pendaftaran dibuka tiga hari, seperti tahap pertama," ujar Hadar, Rabu malam.

Rapat pleno KPU tadi malam belum menghasilkan keputusan karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum karena hanya empat komisioner yang hadir. KPU akan melanjutkan rapat pada hari ini.

Setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu pagi, Bawaslu mengadakan rapat untuk membahas permasalahan calon tunggal pilkada. Bawaslu memberikan rekomendasi bagi KPU untuk menambah perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah bagi 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Perpanjangan pendaftaran ini, menurut Ketua Bawaslu Muhammad, adalah yang terakhir. Jika selama masa pendaftaran tidak ada penambahan pasangan bakal calon yang mendaftar, pilkada di tujuh daerah itu akan ditunda menjadi tahun 2017.

Bawaslu menilai bahwa penting bagi penyelenggara pemilu untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi pemenuhan hak warga negara dan hak partai politik untuk terlibat dalam pilkada.