Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Polri Usut Provokator Insiden Tolikara

Kompas.com - 21/07/2015, 02:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima laporan terakhir soal perkembangan insiden di Tolikara, Papua. Dari laporan itu, Tjahjo meminta agar Kepolisian Daerah Papua bisa mengusut provokator yang diduga bermain dalam insiden itu.

"Saya sebagai mendagri meminta kepada Polda Papua untuk mengusut tuntas siapa pelaku provokator kejadian pembakaran dan perusakan serta penyerbuan mushola di Tolikara," ujar Tjahjo dalam siaran pers yang diterima Senin (20/7/2015) malam.

Tjahjo pun yakin polri pasti mengusut tuntas permasalahan yang ada. Dia menitikberatkan kerja sama yang dibangun dengan unsur masyarakat, TNI, Polri dan pemerintah daerah

Pada Selasa (21/7/2015), Tjahjo berencana bertolak ke Tolikara dan melihat langsung kondisi masyarakat yang terluka serta lokasi pembakaran. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga akan mendapatkan laporan Bupati Tolikara dan menerima masukan dari tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan lagi kerukunan antar umat di sana.
Selain itu, Tjahjo juga akan menyerahkan bantuan 50 buah Al-qur'an.

"Kami minta Pemda harus melakukan pembahasan secepatnya dan waspada deteksi dini. Indonesia negara majemuk harus saling ada toleransi dan menghargai warga negara beribadah harus dikedepankan," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menduga bahwa insiden di Tolikara telah diciptakan oleh oknum yang berusaha membuat kerusuhan di sana.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno pun menduga ada pihak yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dalam mengeluarkan surat soal larangan ibadah Shalat Idul Fitri.

"Kapolda dan pangdam turun ke daerah itu, mereka membantah bahwa tidak pernah dilakukan seperti itu. Artinya, lalu (surat edara) itu dari mana? Itu dibantah oleh panitia yang ada di sana," ujar Tedjo saat dijumpai di kantornya, Senin (20/7/2015).

Sebuah surat dengan kop surat GIDI sempat beredar di dunia maya. Surat itu berisi tiga poin pembatasan ibadah terhadap umat Islam, termasuk melarang melakukan shalat Idul Fitri di wilayah Tolikara. Tedjo mengaku surat itu memang ada. Namun, dia menduga bahwa ada pihak lain yang membuatnya di luar GIDI.

"Itu bisa dari mana saja begitu, tapi dari mereka (GIDI) tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com