Pengacara Sutan: Hak Kami Bagaimana? Pimpinan KPK Arogan Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat hukum mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, Eggi Sudjana, menganggap pimpinan KPK arogan karena tidak bersesia menjadi saksi meringankan dalam sidang. Terlebih lagi, kata dia, penolakan tersebut tidak disampaikan langsung, melainkan melalui surat.

"Hak kami bagaimana, terabaikan hanya dikalahkan oleh secarik surat itu. Ini arogansi (pimpinan KPK) yang luar biasa," kata Eggi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Eggi menilai, surat penolakan dari pimpinan KPK bertentangan dengan hukum. Menurut dia, pimpinan KPK meremehkan surat penetapan majelis hakim untuk menghadirkan Ketua nonaktif KPK Abraham Samad, Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain sebagai saksi meringankan. (baca: Hakim Minta Abraham Samad Jadi Saksi di Sidang Sutan Bhatoegana)

"Turunan peristiwa hukum ini sangat jelas melecehkan penetapan majelis hakim. Majelis hakim kan membuat penetapan tidak dengan tanpa pertimbangan hukum," kata Eggi.

Eggi tak mempermasalahkan jika hanya satu pimpinan KPK yang bisa hadir karena sifatnya kolektif kolegial. Namun, ternyata tidak ada satu pun komisioner KPK yang bersedia jadi saksi bagi Sutan.

"Tapi masa satu orang saja tidak bisa menghadiri? Itu saya kira pelecehan yang serius," kata Eggi.

Penolakan keempat pimpinan KPK disampaikan jaksa penuntut umum KPK Dody Sukmono dengan membacakan surat yang diatasnamakan Zulkarnain. Dalam surat tersebut, komisioner merasa tidak berkaitan dengan perkara korupsi yang dilakukan karena tidak menyaksikan secara langsung peristiwa korupsi itu. (baca: Pimpinan KPK Menolak Jadi Saksi Meringankan di Sidang Sutan)

"Kami bukanlah pihak yang selama ini mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri atas perkara pidana yang menjadi pokok perkara persidangan a quo," kata jaksa membacakan surat tersebut.

Dengan demikian, para komisioner merasa tidak dalam kapasitas sebagai saksi kasus Sutan. Zulkarnain menuliskan, pimpinan KPK menghargai persamaan di hadapan hukum dalam persidangan a quo. Namun, sebaiknya tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan KPK berharap persidangan dapat berjalan adil dan putusan yang dihasilkan nantinya dapat memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

"Berdasarkan pada beberapa hal yang kami sampaikan, sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami menyampaikan dengan segala hormat bahwa kami tidak dapat hadir untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang menguntungkan bagi terdakwa Sutan Bhatoegana dalam persidangan perkara a quo," tulis Zulkarnain dalam suratnya.