Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I Minta Jokowi Tegur Pembuat Undangan "Badan Intelijen Nasional"

Kompas.com - 09/07/2015, 09:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai, staf Sekretariat Negara yang menulis undangan pelantikan Kepala BIN harus diberikan sanksi tegas. Terdapat kesalahan penulisan dalam undangan yang dikirimkan ke sejumlah pejabat negara. BIN yang merupakan singkatan dari Badan Intelijen Negara justru ditulis "Badan Intelijen Nasional" dalam undangan tersebut. (Baca: Undangan Salah Tulis, Anggota Komisi I Ini Enggan Hadir Pelantikan Kepala BIN)

"(Pembuat undangan) harus ditegur dengan keras karena sudah memalukan lembaga yang di zaman Pak SBY dan Pak Harto nyaris tanpa salah," kata Wakil Ketua DPR Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Menurut Tantowi, Setneg sudah menunjukkan kelalaian, ketidakhati-hatian, dan ketidaktelitian. Kesalahan ini, kata dia, akan semakin memperburuk kinerja pemerintahan Jokowi.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I Rachel Maryam. Menurut dia, kesalahan yang dilakukan Setneg ini sangat memprihatinkan. (Baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)

"Semua pihak jadi bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya manajemen Setneg ini? Apakah dijalankan oleh orang-orang yang capable atau tidak?" kata Rachel.

Ia mendorong Jokowi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembantunya di lingkungan Istana.

"Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Ini berkaitan dengan kewibawaan Istana," ujarnya.

Sekretariat Negara sebelumnya sudah meminta maaf atas kesalahan penulisan ini. Setneg mengaku sudah mengirimkan ulang undangan ralat kepada para pejabat yang menerima undangan yang salah. (Baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)

Melalui pernyataan tertulis, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo menjelaskan bahwa undangan langsung ditarik setelah disadari ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, dilakukan perbaikan pada undangan dan kembali disampaikan kepada tamu-tamu yang diundang hadir dalam pelantikan tersebut.

"Setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," kata Djarot.

"Kementerian Sekretariat Negara memohon maaf atas hal tersebut. Kementerian Sekretariat Negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan lembaga kepresidenan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com