Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Risau Tahu Ada Menteri yang Mengecilkannya

Kompas.com - 30/06/2015, 12:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo tidak terganggu meski mengetahui ada menteri yang mengecilkannya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Pratikno menuturkan, komunikasi antara dirinya dengan Jokowi mengenai adanya menteri yang mengecilkannya dilakukan pada pagi hari tadi. Ia menyebut, Jokowi baru akan merasa risau jika masalah ini mengurangi kinerja menteri-menterinya.

"Risaunya adalah kalau (masalah) itu mengurangi speed dari menteri," ucap Pratikno. (baca: Pernyataan Tjahjo Dianggap Upaya PDI-P Tekan Jokowi untuk "Reshuffle" Kabinet)

Ia melanjutkan, Presiden Jokowi juga tidak terpengaruh dengan banyaknya pemberitaan mengenai menteri yang mengecilkannya. Pratikno menegaskan, Jokowi juga tidak menyinggung mengenai sanksi dan hanya berpesan agar seluruh menterinya tetap bekerja optimal.

"Beliau kan selalu konsisten bahwa kita harus meningkatkan kerja. Presiden juga selalu tidak mudah terpengaruh, beliau itu saja pesannya, untuk kerja ngebut. Beberapa waktu terakhir selalu menggunakan kata kerja ngebut," ungkap Pratikno.

Pratikno mengatakan bahwa Jokowi telah mengetahui menteri yang mengecilkannya. Namun, ia tidak menyebut nama menteri tersebut. (baca: "Reshuffle" Kabinet, Jokowi Harus Mandiri, Bukan karena "Bisikan" Politik)

Ia hanya menyampaikan bahwa Jokowi memintanya untuk menyampaikan pesan agar seluruh menterinya tetap fokus bekerja, khususnya yang berkaitan dengan persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri, infrastruktur, dan serapan anggaran.

Informasi mengenai adanya sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri, pertama kali diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Jokowi dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. (Baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut. Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya dan lebih fokus pada program kerja pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com