Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar

Kompas.com - 29/06/2015, 06:32 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ditemui di Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ditemui di Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.

Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya, dan lebih fokus pada program kerja pemerintah.

"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.

Tjahjo mengatakan, Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.

"Beliau (Presidn Joko Widodo) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," ujar Tjahjo.

Mendagri menyampaikan hal itu menanggapi isu perombakan susunan atau "reshuffle" K Kabinet Kerja.

"Khususnya apabila bicara soal reshuffle Kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja Beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.