Moeldoko: Pembayaran Imigran Gelap oleh Australia Tak Sesuai Etika

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai perbuatan aparat Australia yang membayar para imigran gelap agar memasuki wilayah Indonesia, tidak sesuai etika. Menurut Moeldoko, permasalahan itu lebih tepat jika diselesaikan dalam konteks diplomatik.

"Ini konteksnya masih dalam konteks politik. Tetapi, dari sisi etika itu perbuatan itu tidak pas, itu yang saya pandang," ujar Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2015).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menganggap Pemerintah Indonesia seharusnya bertanggung jawab dalam pergerakan imigran gelap. Julie mengomentari soal lemahnya pengamanan wilayah perbatan laut Indonesia sehingga membuat imigran itu bisa mendekati wilayah negeri kanguru tersebut.

Meski demikian, Moeldoko mengakui kekuatan angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Laut masih belum memadai untuk mengawasi garis pantai Indonesia yang panjangnya mencapai 81 ribu kilometer. Ia mengakui, kelemahan tersebut menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif.

Menurut dia, permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sebab, kebutuhan bukan hanya pada jumlah dan kemampuan kapal, tetapi juga berbagai aspek penunjang, seperti kemampuan radar untuk mendeteksi keberadaan kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

"Ada beberapa sektor yang kadang-kadang kita kecolongan. Ini harus menjadi atensi kita semuanya ke depan. Kalau itu bagian dari kekurangan kami, kami akan selalu melakukan evaluasi," kata Moeldoko.