Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton: Kalau Ada yang Ancam Anggota Pansel KPK, Lapor ke Kami

Kompas.com - 21/05/2015, 17:36 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, yakin bahwa anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebas dari segala kepentingan politik. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjaga anggota Pansel KPK dari intervensi pihak mana pun.

"Kalau ada yang ancam mereka (anggota Pansel KPK), lapor ke kami. Semua anggota Pansel KPK tidak berjuang sendiri, tetapi mewakili rakyat untuk mendapatkan pimpinan KPK yang kredibel dan berintegritas," ujar Masinton, saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).

Menurut dia, pemilihan sembilan perempuan dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi sebagai anggota Pansel KPK adalah suatu terobosan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia meyakini, para anggota Pansel akan mampu menyeleksi calon pimpinan KPK yang memiliki integritas, ketegasan dalam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak yang baik.

Masinton menilai, keputusan Jokowi untuk menempatkan perempuan sebagai anggota Pansel KPK telah diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Terlebih lagi, seleksi pimpinan KPK merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Semua perempuan yang dipilih tangguh-tangguh. Tidak perlu khawatir dengan independensi mereka," kata Masinton.

Pansel KPK terdiri dari sembilan orang dan berasal dari berbagai latar belakang. Kesembilan orang yang ditunjuk Jokowi adalah perempuan.

Berikut nama-nama sembilan anggota Pansel KPK itu:
1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (ketua merangkap anggota).
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (wakil ketua merangkap anggota).
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM.
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen.
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang.
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan.
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan.
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com