Mantan Penasihat KPK Anggap Jokowi Tidak Fokus Bentuk Pansel KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Ia menilai Presiden terlalu sibuk dengan masalah lain sehingga tidak fokus membentuk pansel itu.

Masa bakti para pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2015. Hingga saat ini, Jokowi belum menentukan siapa saja orang yang dipilihnya untuk masuk ke dalam pansel tersebut.

"Pansel sudah sedikit terlambat pembentukannya. Secara normal, waktu yang diperlukan untuk proses seleksi sampai pelantikan adalah enam bulan," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Rabu (20/5/2015).

Oleh karena itu, Abdullah meminta agar Jokowi segera membentuk pansel agar serangkaian proses seleksi dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak terkesan terburu-buru. Menurut dia, Jokowi belum fokus menangani pansel capim KPK karena masih sibuk dengan urusan lain.

"Ini Presiden baru yang secara seremonial sibuk dengan masalah-masalah protokol sehingga kurang memfokuskan diri pada pembentukan Pansel KPK," kata Abdullah.

Selain itu, kata Abdullah, sebagian menteri di Kabinet Kerja, terutama di bidang hukum, merupakan orang baru sehingga belum memahami pentingnya Pansel KPK dibandingkan pansel lain. "Mungkin mereka kurang paham tentang dahsyatnya korupsi dan dampaknya sehingga pembentukan pansel pimpinan KPK dianggap sama dengan pansel-pansel yang lain," ujar dia.

Abdullah menilai kemungkinan saat ini Jokowi tengah menghadapi dilema menentukan orang-orang yang masuk ke dalam pansel KPK. Jokowi harus mencari figur yang cocok dengan keinginan pemerintah dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Pansel akan menentukan delapan capim KPK untuk diserahkan ke DPR. DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan siapa yang layak menduduki lima posisi pimpinan KPK.