Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Masih Nyaman dengan Kepemimpinan Megawati?

Kompas.com - 26/03/2015, 07:13 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kader PDI Perjuangan dikatakan masih nyaman dengan tipe kepemimpinan "solidarity maker" atau perekat solidaritas seperti yang dimiliki Megawati Soekarnoputri, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati.

"Saya kira belum ada kader di PDIP yang memiliki level yang menyamai Megawati dalam konteks 'solidarity maker'," kata Mada di Yogyakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut dia, model kepemimpinan yang mengutamakan solidaritas itu membuat faksi-faksi yang ada di partai berlambang moncong putih ini tidak terpecah.

"Jangan dikira di PDIP tidak ada faksi, ada sama seperti di Partai Golkar, namun faksionalisme itu bisa disatukan di bawah kepemimpinan 'solidarity maker'," katanya.

Selain itu, menurut dia, kekuatan ideologi juga menjadi salah satu faktor penting yang membedakan partai tersebut dengan partai lainnya. Ideologi itu rekat dengan sosok Soekarno yang juga tidak terpisahkan dari sosok Megawati.

Kendati demikian, menurut Mada, PDIP ke depan perlu menepis anggapan yang mencitrakan PDIP sebagai partai yang terlalu bergantung dengan sosok Megawati. Proses regenerasi, menurut dia, tetap diperlukan sebagai kebutuhan mendasar setiap organisasi politik.

"Untuk memunculkan penyegaran serta gebrakan baru, saya kira bisa dilakukan dengan regenerasi kepemimpinan," kata dia.

Sehingga, menurut dia, meskipun pada Kongres PDIP ke-IV di Bali pada 9 April mendatang Megawati besar kemungkinan tetap akan didaulat kembali sebagai ketua umum periode 2015-2020, pada periode selanjutnya sebaiknya perlu dipersiapkan regenerasi yang matang.

"Saya kira jika pada Kongres IV Megawati kembali terpilih, pada periode berikutnya sebaiknya Megawati bisa legowo dengan mempersiapkan regenerasi secara matang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com