Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badrodin Haiti Dituding Pembohong dan Diadukan ke DPR

Kompas.com - 16/03/2015, 16:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indra Azwan, pejalan kaki yang mencari keadilan, mendatangi Gedung DPR RI untuk memberikan pernyataan tertulis tentang penolakannya terhadap Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Indra, Badrodin tidak layak menjadi Kapolri.

Pernyataan Indra itu merujuk pada pengalaman pribadinya karena Badrodin ia anggap pernah berbohong saat menjadi Kapolda Jawa Timur pada 2010 silam. Kebohongan Badrodin, kata Indra, terkait dengan penyelesaian kasus putranya, Rifki Andika, yang meninggal dunia setelah ditabrak mobil dan melibatkan seorang anggota Polri, Kompol Joko Sumantri.

"Jadi Kapolda saja sudah bohong, apalagi kalau jadi Kapolri," kata Indra, saat dijumpai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Indra datang ke Gedung DPR untuk menyampaikan salinan berkas yang ia sebut sangat cukup untuk membuktikan kebohongan Badrodin pada Komisi III. Namun, karena sedang masa reses, Indra kemudian diarahkan oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin untuk menyampaikan surat tersebut melalui Sekretariat Jenderal DPR.

Indra lalu membeberkan sejumlah kejanggalan dalam laporan perkara atas nama Kompol Joko Sumantri yang ditandatangani oleh Badrodin saat masih menjabat Kapolda Jawa Timur. Dalam laporan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Badrodin menyebut bahwa Rifki selaku korban adalah anak yang diasuh oleh neneknya karena ditinggal begitu saja oleh ibunya.

"Anak saya tinggal sama saya, kenapa dikatakan diasuh sama neneknya? Saya cerai tahun 1984, kejadian (yang menewaskan Rifki) terjadi tahun 1993," ungkap Indra.

Indra juga mengaku heran karena Badrodin melaporkan pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bahwa Joko Sumantri ditahan karena perbuatannya yang menewaskan Rifki, tetapi dapat hadir dalam acara peringatan tujuh hari dan 40 hari meninggalnya Rifki. Dalam laporannya, Badrodin juga menyebut Joko Sumantri beberapa kali memberi bantuan uang tunai dan sembako kepada keluarga korban.

Laporan Badrodin yang paling mencengangkan, kata Indra, adalah ketika Joko Sumantri disebut telah non-job sejak peristiwa yang menewaskan Rifki terjadi. Tetapi, berdasarkan berkas Deputi Sumber Daya Manusia Polri-Biro Pembinaan Karier, Joko Sumantri menjadi Kabag Binamitra Polres Persiapan Blitar Kota Polwil Kediri Polda Jatim pada tahun 2004, dan menjadi Kabagmin Polresta Blitar Polwil Kediri.

"Saya berharap agar Badrodin ditertimbangkan lagi supaya tidak dijadikan Kapolri," ujar Indra.

Kasus tabrak lari

Sebagai informasi, Indra Azwan merupakan ayah dari Rifky Andika, yang meninggal akibat tabrak lari. Kejadian itu berlangsung pada tahun 1993 silam. Anak sulung Indra tewas ditabrak lari oleh seorang polisi bernama Joko Sumantri.

Kasus tabrak lari tersebut baru dibawa ke pengadilan tahun 2008 dan Joko diputus bebas karena kasus dianggap kedaluwarsa. Indra tak terima akan putusan tersebut yang dirasanya tidak adil.

Indra menilai oknum pengadilan militer sengaja memperlambat penyerahan berkas kasus itu. Indra kemudian menggelar aksi jalan kaki dari Malang menuju Jakarta.

Pertama, ia melakukan aksi jalan kaki pada tahun 2010 dan menemui Presiden. Pada Maret 2012 lalu, ia kembali melakukan perjalanan dan baru tiba di Jakarta pada 18 Maret 2012. Lalu pada 26 Maret 2012 silam, Indra "Singo Edan" Azwan memutuskan untuk ke Mekkah karena Presiden sudah tidak dapat diharapkannya lagi.

Tetapi, usahanya berjalan sampai ke Mekkah akhirnya terhenti di Myanmar karena suatu alasan. (Baca: Tak Temukan Keadilan, Indra Jalan Kaki ke Mekkah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com