Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2015, 19:48 WIB
Catatan Kaki Jodhi Yudono

Selasa pagi, 3 Maret 2015, pukul 09.00 WIB, halaman Gedung KPK dipenuhi oleh para pegawai KPK yang melakukan unjuk rasa. Mereka meradang karena lembaga tempat mereka bekerja dan mengabdi sudah diacak-acak sedemikian rupa oleh "hantu" yang takut sama Bareskim Polri, sehingga KPK kehilangan jati dirinya sebagai lembaga antikorupsi yang berwibawa.

Mereka menolak kebijakan pimpinan KPK atas kasus rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan yang semula ditangani KPK kini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Mereka berorasi dan mengatakan tidak takut melawan korupsi. "apakah kawan-kawan takut keluarga akan diancam?" tanya seorang orator dikutip dari tayangan langsung Kompas TV. "Kami tidak takut."

Mereka bilang, sejak awal masuk ke KPK sudah ditanyakan pertanyaan tersebut dan mereka mengatakan tidak takut dengan ancaman. Para pegawai itu rela mati melawan koruptor.

Inilah pemandangan pertama kalinya yang terjadi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu persatu pegawai KPK bergantian berorasi. Mereka yang mengatasnamakan sebagai Wadah Pegawai KPK membuat barisan di depan gedung.

Tampak di antara pegawai adalah Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Seperti diberitakan berbagai media, KPK tak lagi mengusut kasus dugaan korupsi Komjen Polisi Budi Gunawan. Selain bukan wewenangnya, kasus tersebut kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Ruki pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. "Kami KPK terima kalah," ujarnya saat memberikan keterangan pers di KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Ruki mengingatkan pelimpahan kasus tersebut bukan kiamat bagi KPK. Ia memastikan pemberantasan korupsi harus terus berlanjut dan pihaknya masih mengantongi 36 kasus lainnya untuk diselesaikan.

"Tapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami. Masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan. Kalau terfokus pada kasus ini, yang lain jadi terbengkalai," terang pensiunan polisi bintang dua itu.

***

Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekira 45 menit itu, menurut salah seorang pimpinan KPK Johan Budi, bukanlah kali pertama. "Tapi kali ini memang mendapat perhatian yang besar dari media," terang Budi kepada Kompas TV tanpa menyebut kapan dan untuk tujuan apa unjuk rasa dilakukan sebelumnya.

Namun rasanya, unjuk rasa yang digelar pada Selasa pagi tadi, kian meyakinkan kita, betapa nasib bangsa ini memang benar-benar sudah mengkhawatirkan.

Bayangkanlah, para karyawan itu berani memilih jalan yang berbeda dari jalan yang diambil oleh para pimpinan mereka. Alih-alih menurut apa kata para bos yang sehari sebelumnya mengaku takluk karena kasus BG dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, para bawahan itu justru menggelar unjuk rasa menentang pemindahan kasus BG. Mereka bahkan menuduh ada hantu yang takut sama Bareskim untuk menengarai mereka yang telah meloloskan kasus BG ke Kejagung.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com