Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Khawatirkan Permintaan Ruki Tambah Penyidik Baru dari Polri

Kompas.com - 21/02/2015, 17:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mengingatkan agar penyediaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Polri disesuaikan dengan kebutuhan KPK. Proses seleksi penyidik tambahan tersebut juga harus sama dengan proses yang biasanya dilakukan KPK.

"Ini suatu tawaran positif, tetapi harus ada suatu kajian yang mendalam apakah KPK butuh penyidik tambahan atau tidak," kata peneliti ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Ia menanggapi langkah pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang meminta kepada Wakapolri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyediakan 50 penyidik Polri untuk KPK. Permintaan itu disampaikan Ruki dalam pertemuannya dengan Badrodin yang juga calon Kepala Polri pada Jumat (20/2/2015) malam.

Atas permintaan Ruki tersebut, Badrodin pun menyetujuinya. Sementara itu, Emerson menilai transfer penyidik dari Polri ke KPK tersebut harus tetap diwaspadai di tengah polemik antara KPK dan Polri yang terjadi setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka.

Jangan sampai, kata Emerson, kemunculan para penyidik baru tersebut nantinya malah menimbulkan kecurigaan jika Polri ingin mengamankan kasus Budi serta kasus terkait Kepolisian lainnya.

"Kasus perwira tinggi polisi sedang diproses seperti simulator SIM, suap BG (Budi Gunawan), BLBI, jangan sampai kehadiran penyidik-penyidik baru ini justru menimbulkan kecurigaan ada upaya mengambil ini," ucap Emerson.

Ia juga mengatakan bahwa KPK lah yang akan menentukan butuh tidaknya penyidik dari Kepolisian dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi ke depannya. "Jadi yang menentukan butuh tidaknya internal KPK. Dia butuh atau tidak saat ini merekrut penyidik baru atau cukup penyidik internal," ujar Emerson.

ICW juga mendorong agar KPK tetap menangani kasus Budi Gunawan. Emerson mengatakan bahwa pihaknya menolak opsi yang dimunculkan Ruki agar kasus Budi Gunawan dilipmpahkan ke lembaga penegak hukum lainnya.

ICW yakin KPK memiliki bukti kuat untuk menetapkan Budi sebagai tersangka meskipun hakim praperadilan menyatakan penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com