Badrodin: Tak Ada Pembicaraan Khusus Saya Ditunjuk Calon Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengaku tidak pernah ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana bahwa dirinya diusulkan sebagai calon kepala Polri.

Menurut Badrodin, pembicaraan dengan Jokowi belakangan ini hanya terkait dengan kisruh antara KPK dan Polri serta seputar tugas-tugasnya sebagai pemimpin Polri.

"Kalau bicara khusus saya ditunjuk calon kepala Polri, tidak ada," kata Badrodin dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (18/2/2015).

Badrodin mengatakan, jajaran kepolisian tentu harus tunduk pada keputusan Presiden tersebut. Ia tidak mengetahui apa saja pertimbangan Presiden menunjuk dirinya sebagai calon kepala Polri karena hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden.

"Tentu semua informasi di masyarakat jadi pertimbangan Presiden," kata Badrodin.

Presiden Joko Widodo batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Sebagai gantinya, Badrodin diusulkan sebagai calon kepala Polri. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Hal itu disampaikan Presiden saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.

"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi.

Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Meski berstatus tersangka, DPR tetap menyetujui mantan ajudan presiden pada masa Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi kepala Polri. Saat itu, hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

DPR juga menyetujui Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai kepala Polri. Setelah Sutarman pensiun sebagai kepala Polri, kepemimpinan Polri dijalankan oleh Badrodin.

Belakangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. (Baca: Tanda Tanya di Balik Putusan Hakim Sarpin)

KPK belum memutuskan langkah apa yang akan diambil menyikapi putusan tersebut. KPK akan mempelajari terlebih dulu substansi putusan. (Baca: Tumpak: Kasus BG Tidak Bisa Dihentikan, KPK Buat Sprindik Baru atau PK)