Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi, Ini Komentar JK

Kompas.com - 21/01/2015, 12:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah isu adanya upaya "pembersihan orang-orang Susilo Bambang Yudhoyono" di jajaran TNI/Polri dan pemerintahan. Kalla menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti sejumlah pejabat, termasuk pejabat yang sudah berkuasa pada era pemerintahan SBY.

"Kan pada waktunya pejabat harus mengganti orang. Pak SBY dulu juga mengganti orang," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Ia menolak jika penggantian Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri disebut bagian dari pembersihan orang-orang SBY.

"Enggaklah, dulu semua aparat kan di bawah SBY. Sekarang semua aparat di bawah Jokowi," ujar Kalla.

SBY sebelumnya bersuara terkait konflik pemilihan kepala Polri. Ia menanggapi adanya usaha "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan," tulis SBY dalam akun Facebook pribadinya, Minggu (18/1/2015).

SBY yang mendengar isu tersebut langsung kaget. Ia menilai, jika yang dimaksud dalam isu itu adalah orang-orang dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka hal itu wajar saja. Namun, yang beredar adalah isu pembersihan di jajaran TNI/Polri.

"Saya terhenyak," tulis SBY. (Baca: SBY Kaget Dengar Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi)

Presiden Jokowi melalui akun Facebook-nya menegaskan bahwa pemerintahannya tidak sedang melakukan upaya "bersih-bersih orang SBY". (Baca: Jokowi: Tidak Ada "Pembersihan Orang-orang Bapak SBY")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolda Sumbar Persilahkan Keluarga Otopsi Ulang Jenazah Afif Maulana

Kapolda Sumbar Persilahkan Keluarga Otopsi Ulang Jenazah Afif Maulana

Nasional
Profil Semuel Pangerapan, Pakar Internet yang Mundur dari Dirjen Aptika Kemenkominfo Imbas Peretasan PDNS

Profil Semuel Pangerapan, Pakar Internet yang Mundur dari Dirjen Aptika Kemenkominfo Imbas Peretasan PDNS

Nasional
Wapres Nilai Kasus Hasyim Asy'ari Coreng Nama KPU

Wapres Nilai Kasus Hasyim Asy'ari Coreng Nama KPU

Nasional
Wapres Dorong Inovasi Teknologi Akuakultur dengan Konsep Ekonomi Biru

Wapres Dorong Inovasi Teknologi Akuakultur dengan Konsep Ekonomi Biru

Nasional
Ketua KPU Dipecat, Wapres: Pelajaran Penting Jaga Moral dan Integritas

Ketua KPU Dipecat, Wapres: Pelajaran Penting Jaga Moral dan Integritas

Nasional
Revisi UU Polri Dinilai Memberikan Kewenangan Besar dengan Pengawasan Minim

Revisi UU Polri Dinilai Memberikan Kewenangan Besar dengan Pengawasan Minim

Nasional
Bulog Jelaskan soal Dugaan 'Mark Up' Harga Impor Beras

Bulog Jelaskan soal Dugaan "Mark Up" Harga Impor Beras

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hadir 64 Orang, 228 Anggota Izin

DPR Gelar Rapat Paripurna: Hadir 64 Orang, 228 Anggota Izin

Nasional
Fakta Pemecatan Ketua KPU: Pakai Relasi Kuasa dan Fasilitas Negara untuk Berbuat Asusila

Fakta Pemecatan Ketua KPU: Pakai Relasi Kuasa dan Fasilitas Negara untuk Berbuat Asusila

Nasional
Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan 'Mark Up' Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan "Mark Up" Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Nasional
Ketua KPU Dipecat karena Kasus Asusila, PP Muhammadiyah: Keputusan DKPP Sudah Tepat

Ketua KPU Dipecat karena Kasus Asusila, PP Muhammadiyah: Keputusan DKPP Sudah Tepat

Nasional
5 RUU “Nyelak” di Ujung Pemerintahan Jokowi, untuk Lemahkan Pengawasan Rakyat?

5 RUU “Nyelak” di Ujung Pemerintahan Jokowi, untuk Lemahkan Pengawasan Rakyat?

Nasional
Usai Putusan DKPP, Korban Asusila Hasyim Asy'ari Belum Putuskan Ambil Langkah Pidana

Usai Putusan DKPP, Korban Asusila Hasyim Asy'ari Belum Putuskan Ambil Langkah Pidana

Nasional
Kunker ke Sulawesi Selatan, Jokowi Akan Tinjau Program Pompanisasi

Kunker ke Sulawesi Selatan, Jokowi Akan Tinjau Program Pompanisasi

Nasional
Manusia Indonesia dan Hasyim Asy'ari yang Bersyukur Dipecat DKPP

Manusia Indonesia dan Hasyim Asy'ari yang Bersyukur Dipecat DKPP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com