"Pilkada secara Langsung adalah Kemenangan Rakyat"

"Ini adalah kemenangan rakyat sebagai wujud dari penyelamatan demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito saat dihubungi, Selasa.

Secara substansi, pelaksanaan pilkada langsung memang kompatibel dengan sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia. Rakyat diberikan wewenang luas untuk memilih secara langsung siapa calon kepala daerah yang mereka kehendaki.

Selain itu, Arie menambahkan, pilkada langsung dapat digunakan sebagai alat untuk menekan kepentingan oligarki partai politik. Pasalnya, ketika seorang kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka yang terjadi adalah adanya permainan politik yang begitu tinggi. (baca: Golkar Tolak Aturan Uji Publik dalam Perppu Pilkada)

"Ini adalah koreksi juga terhadap partai. Kalau memilih pemimpin daerah lewat tangan-tangan partai politik di DPRD, maka rakyat tidak akan memiliki kesempatan untuk memilih," ujarnya.

Meski begitu, Arie mengingatkan, konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan pilkada langsung ini, diantaranya seperti politik berbiaya tinggi yang dapat menyebabkan penyimpangan saat memimpin nantinya. (baca: PKB Ingin Kehidupan Keluarga Calon Kepala Daerah Juga Ditelusuri)

"Ini adalah agenda yang harus dijawab. Bahwa ke depan pengaturan PP harus ridgit dengan biaya serta akuntabilitas. Untuk itu perang terhadap korupsi juga harus digerakkan," tegasnya.

Seluruh fraksi di Komisi II DPP sepakat menyetujui Perppu Pilkada menjadi UU. Namun, sebagian besar dari 10 fraksi yang ada di Komisi II DPR masih menghendaki revisi perppu yang dibentuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.