Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2015, Kesehatan dan Pendidikan Jadi Target KPK

Kompas.com - 29/12/2014, 12:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, fokus KPK pada tahun 2015 dalam pemberantasan korupsi masih meliputi sektor yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Selain di sektor sumber daya alam, KPK juga menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.

"KPK akan tetap konsentrasi di sektor yang jadi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan selain SDA, infrastruktur, dan revenue negara," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).

Bambang mengatakan, KPK akan memberi perhatian penuh dalam sektor kelautan, terutama pada sumber daya lautnya. Menurut dia, salah satu prioritas pembangunan diarahkan di bidang kemaritiman.

"Kapitalisasi uang di sektor ini harus disertai dengan penguatan sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," kata Bambang.

Namun, Bambang mengakui, tantangan yang akan dihadapi KPK untuk mewujudkan agenda tersebut tidak mudah. Apalagi, adanya dukungan parlemen terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini, kata dia, menambah kekhawatiran meningkatnya potensi korupsi yang dilakukan anggota parlemen.

"Potensial akan ada terdapat suatu jenis korupsi yang diduga akan dilakukan oleh anggota parlemen secara berjamaah dan sangat sistematis dengan karakter yang bersifat greedy corruption serta bahkan corruption by system," papar Bambang.

Dua jenis korupsi tersebut, kata Bambang, dapat terjadi secara struktural karena besarnya nilai korupsi. Bambang mengatakan, celah korupsi akibat Pilkada melalui DPRD dapat terjadi sepanjang pemerintahan kepala daerah dengan menjarah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

"Akibatnya juga dapat merusak trust publik pada kekuasaan pemerintah daerah dan parlemen yang semakin masif," kata Bambang.

Oleh karena itu, lanjut dia, KPK akan mengintegrasikan strategi penindakan bersama penegak hukum lainnya, perbaikan sistem untuk pencegahan, dan membangun budaya antikorupsi yang berbasis keluarga dan komunitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com