Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Melemah, Ketua DPD Kecewa Pemerintah Salahkan Dollar

Kompas.com - 22/12/2014, 13:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman meminta pemerintah tak memakai alasan "Dollar Pulang Kampung" terkait terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Irman menyadari, perekonomian Amerika saat ini sedang membaik sehingga hampir semua mata uang di setiap negara terpengaruh negatif.

"(Istilah) dollar pulang kampung bukan alasan kita," kata Irman saat memberikan sambutan dalam Refleksi Akhir Tahun 2014 DPD RI, di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut Irman, terpuruknya Rupiah saat ini seharusnya bisa dihindari jika pemerintah sudah dari jauh-jauh hari mendorong investasi. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan, kata dia, perekonomian Indonesia akan relatif stabil dan tidak mudah goyah.

"Kami di DPD memang bukan bidangnya, tapi kami paham," ujar Irman.

Menurut Irman, DPD sangat siap untuk membantu jika nantinya pemerintah akan memperluas investasi di berbagai daerah. Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan juga cendrung hanya dilakukan di Pulau Jawa sehingga pertumbuhan tidak seimbang.

"Di Musrenbangnas kemarin sudah dibicarakan, kami sebagai DPD siap memberikan lift," ujar Irman.

Sebelumnya, alasan bahwa rupiah terpuruk karena dolar pulang kampung dikemukakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Sofyan mengatakan, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS disebabkan tren perekonomian Amerika Serikat yang tengah berkembang baik. Menurut Sofyan, fenomena depresiasi mata uang ini bukan hanya terjadi di Indonesia.

“Ini bukan gejala spesifik Indonesia, orang mengatakan mega tren dollar AS itu pulang kampong karena ekonomi AS ternyata bagus sekali. Oleh sebab itu dollar yang tadinya di luar, mereka melihat opportunity di AS lebih baik. Oleh karena itu, dollar mulai kembali ke AS,” kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/12/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com