Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Mau Pemerintah Disebut Intervensi Golkar

Kompas.com - 26/11/2014, 21:31 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak jika pemerintah disebut mengintervensi proses politik Partai Golkar. Menurut Kalla, pemerintah hanya mempertimbangkan faktor keamanan yang mungkin bisa mengganggu kegiatan wisata jika Golkar menggelar musyawarah nasional (munas) di Bali yang bertepatan musim libur menjelang akhir tahun.

Pemerintah khawatir Munas Golkar yang akan digelar di Bali berlangsung ricuh mengingat rapat pleno persiapan munas yang digelar di DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014), diwarnai bentrok fisik.

"Intervensinya apa? Pemerintah kan melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi, karena pemerintah, polisi bertanggung jawab kepada keamanan. Kalau kayak kemarin, terjadi bawa parang, tenteng-tenteng, berkelahi melempar batu, di Bali nanti bagaimana?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Kalla juga berharap Golkar menunda pelaksanaan munas hingga konflik internal mereda. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menginginkan agar Golkar bisa kembali bersatu. Menurut dia, perpecahan Partai Golkar bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.

Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. (Baca: Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali).

Sikap Tedjo itu lalu menuai kritik dari internal Golkar maupun elite parpol Koalisi Merah Putih. Ia dianggap mencampuri urusan internal Golkar. Setelah dikritik, Tedjo meluruskan bahwa ia hanya berupaya mengingatkan akan kemungkinan buruk jika Munas Golkar digelar di Bali akhir tahun ini.

Baca juga:
Fadli Zon Sebut Menko Polhukam Sudah Mencampuri Urusan Partai Golkar
Menko Polhukam Komentari Golkar, Bambang Soesatyo Sebut Pemerintah Intervensi
"Menko Polhukam Sudah Mencampuri Urusan Internal Partai Golkar"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com