Kepolisian Belum Beri Izin Gelar Munas, Setya Novanto Sebut Golkar Akan Taat Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, pihaknya akan taat pada aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Setya terkait belum adanya izin dari kepolisian untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014.

"Partai Golkar saya rasa akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Nanti kita lihat semua persyaratan dan aturannya, baru nanti kita bisa mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan," ujar Setya, sebelum mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Terkait dinamika yang terjadi dalam tubuh Golkar menjelang Munas, Setya mengaku akan segera bertemu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk membicarakan masalah tersebut.

"Ya, semua sedang dalam pembicaraan. Kami harapkan ada jalan keluar. Ini sebuah dinamika yang terjadi di keluarga besar Partai Golkar," kata Setya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno sebelumnya meminta kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali. (Baca: Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali)

Menurut dia, permintaan ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar. Terlebih lagi, baru saja terjadi bentrokan di DPP Partai Golkar. (Baca: Menko Polhukam: Pilih Aburizal atau Pilih Kepentingan Bangsa dan Negara?)

Tedjo mengatakan, pemerintah tak ingin mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia jika terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan Munas Golkar seperti yang terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar. (Baca: Menko Polhukam Minta Golkar Lakukan Munas di Jakarta Pertengahan Januari 2015)

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terkait rencana penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali. STTP belum dikeluarkan karena masih mempertimbangkan faktor keamanan penyelenggaraan Munas tersebut.

"Kami masih membaca dari aspek keamanan ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu," ucap Sutarman.