Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Aburizal, Tujuh Calon Ketum Golkar Kemungkinan Bersatu Usung Satu Nama

Kompas.com - 21/11/2014, 08:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh calon Ketua Umum DPP Partai Golkar kemungkinan akan bersatu dengan hanya mengusung satu nama yang akan melawan Aburizal Bakrie (Ical) dalam Musyawarah Nasional IX pada 30 November 2014 di Bandung, Jawa Barat. Politisi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menyebutkan, ketujuh calon ketua umum itu adalah Agung Laksono, Agus Gumiwang, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Hajriyanto Thohari, dan Airlangga Hartanto.

"Ketujuh calon ketua umum ini sudah berniat untuk bekerja sama, atau bisa juga mengerucut pada satu nama," kata Agun, seperti dikutip Antara, Kamis (20/11/2014).

Menurut Agun, ada strategi yang telah dirancang untuk memastikan terjadi regenerasi kepemimpinan di tubuh Golkar. Akan tetapi, kata dia, strategi itu masih belum diungkapkan.

Agun sendiri sebagai inisiator gerakan Regenerasi Kepemimpinan menyatakan sedang bekerja dengan waktu yang sangat singkat untuk menyinergikan seluruh kekuatan guna menyelamatkan Partai Golkar dari prediksi kemerosotan pada Pemilu 2019.

Sebelumnya, Rapimnas Golkar di Yogyakarta pada 18-19 November 2014, yang dihadiri seluruh DPD tingkat I Golkar menyepakati penyelenggaraan munas dipercepat menjadi 30 November 2014. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Munas digelar Januari 2015, sesuai rekomendasi Munas sebelumnya.

Percepatan Munas disebut-sebut bertujuan untuk mendorong terjadinya aklamasi pemilihan Aburizal Bakrie menjadi ketua umum kembali. Di sisi lain, percepatan munas akan membatasi waktu bagi calon ketua umum lain untuk melakukan konsolidasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com