Pemberian KIS dan KIP Diminta Tak Dikaitkan dengan Pengurangan Subsidi BBM

KIS dan KIP merupakan bagian atas janji kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pilpres 2014 lalu.

"Program KIS dan KIP adalah bagian dari janji politik pilpres yang harus dipenuhi," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nasrun Marpaung di Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Nasrun optimistis, realisasi KIS dan KIP dapat dibiayai pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Anggaran tersebut dapat diambil melalui penghematan pada pos-pos belanja kementerian dan lembaga yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan.

"(Jadi pembiayaan KIS dan KIP) tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi," ujarnya. Gema Hanura, kata dia, menolak wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, pemerintah masih dapat melakukan penghematan pengeluaran APBN dengan hal lain. [Baca: Gema Hanura Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM]

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan diumumkan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air dari lawatan ke luar negeri.

Menurut JK, jumlah kenaikan nanti akan dikalkulasi berdasarkan harga minyak dunia yang turun menjadi sekitar 80 dollar AS dan melemahnya rupiah.

Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah mengalihkan subsidi ke konsumtif menjadi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.