Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I: Kepala BIN Harus Lincah Hadapi Ancaman Dunia Maya

Kompas.com - 05/11/2014, 16:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai calon kepala Badan Intelijen Negara harus memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik dalam dunia intelijen.

"Pertimbangan kami walaupun politis, tetapi kami menginginkan kepala BIN memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak (dalam dunia intelijen) sebagai masukan berharga untuk presiden," ujar Tantowi di Jakarta, Rabu (5/11/2014), seperti dikutip Antara.

Tantowi mengatakan, kriteria itu perlu karena ancaman dunia intelijen Indonesia bersifat asimetris, terutama dari dunia maya. Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR mendukung cyber inteligent dengan kemampuan yang memadai dari BIN dengan tetap bersinergi dengan kementerian terkait.

"BIN harus sebagai sistem peringatan dini, bisa memainkan peran lebih lincah dari ancaman dunia maya," ujarnya.

Dia menilai, ada beberapa nama yang beredar untuk menjadi kepala BIN, seperti Sutiyoso, Sjafrie Sjamsoeddin, dan TB Hasanuddin. Namun, menurut dia, siapa pun yang menjadi kepala BIN, diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPR.

Selain itu, Tantowi mengatakan, meski penetapan kepala BIN merupakan wewenang presiden, tetapi sesuai Undang-Undang Intelijen disebutkan bahwa penetapan kepala BIN harus melalui pertimbangan DPR, yaitu Komisi I.

Menurut Tantowi, pertimbangan Komisi I DPR itu bukan dengan proses uji kelayakan dan kepatutan, melainkan hanya pertimbangan dan presiden berhak menerima atau menolak pertimbangan tersebut.

"Prosesnya sama dengan penetapan duta besar, namun berbeda dengan pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi Publik, yaitu ditentukan DPR," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan rekam jejak calon kepala BIN dan jaksa agung.

Menurut Tedjo, pertimbangan kompetensi sangat diinginkan Presiden Jokowi karena selama ini informasi intelijen yang sampai ke presiden dinilai tidak akurat. (Baca: Tb Hasanuddin, As'ad Ali, Sutiyoso, dan Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Calon Kepala BIN)

Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi menginginkan BIN dapat bekerja sama dan berkoordinasi lebih baik lagi dengan lembaga intelijen lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com