Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Tak Persoalkan Calon Menteri yang Diberi Tanda Kuning Muda oleh KPK

Kompas.com - 21/10/2014, 11:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempersoalkan tanda kuning muda yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada nama calon menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Menurut JK, pemberian tanda kuning oleh KPK sedianya tidak menghalangi seseorang untuk menjadi menteri. Tanda kuning tersebut, menurut JK, berarti kalau calon menteri tersebut pernah dilaporkan masyarakat.

“Kalau Anda baca keterangan Zul (Wakil Ketua KPK Zulkarnain) hari ini soal merah dan kuning, tentu punya tingkatan. Kuning muda itu ada aduan masyarakat. Kalau semua aduan masyarakat menyebabkan orang terhalang kan bahaya, mesti ada praduga tak bersalah,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Meski demikian, JK dan Jokowi tetap mempertimbangkan hasil penelusuran KPK atas rekam jejak para calon menteri tersebut, terutama jika ada tanda merah yang diberikan KPK. Warna merah menandakan calon menteri tersebut berisiko tinggi dan berpotensi terlibat kasus dugaan korupsi.

Saat ditanya apakah ada tanda merah yang diberikan KPK kepada nama-nama calon menterinya, JK mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu,” ucap dia.

KPK memberi warna kuning hingga merah pada nama-nama calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warna-warna itu menandai adanya potensi keterkaitan nama tersebut dengan kasus dugaan korupsi. Hasil penelusuran KPK terhadap nama-nama calon menteri tersebut telah diserahkan kepada Jokowi.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pihaknya menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut dengan membuat profil. Hal yang ditelusuri di antaranya apakah ada kaitan tokoh tersebut dengan kasus-kasus dugaan korupsi serta ketaatan tokoh itu terhadap aturan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketaatan terhadap aturan itu seperti melaporkan hadiah yang diterimanya kepada KPK serta menyampaikan kepada KPK laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

KPK juga menghimpun laporan masyarakat terkait rekam jejak para calon menteri. Saat ditanya apakah tim penyelidik atau penyidik ikut menelusurinya, Zulkarnain mengatakan bahwa tim penyidik atau penyelidik ikut mengusut jika ada nama yang berpotensi korupsi. Zulkarnain tidak menyebutkan apakah ada calon menteri yang berpotensi korupsi atau tidak.

Ia juga enggan mengomentari nama Rini Soemarno dan Sri Mulyani, yang disebut-sebut masuk bursa calon menteri Jokowi-Kalla. KPK berharap Jokowi-Kalla tidak memilih menteri yang nantinya bakal bermasalah. Rini pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi beberapa obligator bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun Sri Mulyani berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com