Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Konflik, Jokowi Disarankan Perjelas Jatah Kursi Menteri untuk Parpol

Kompas.com - 10/10/2014, 16:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diimbau segera memberi kepastian kepada partai pendukungnya terkait pembagian kursi menteri. Kepastian ini dianggap dapat menjaga soliditas dan mencegah perpecahan di internal partai pendukung.

"Harus segera diberikan kepastian. Bisa saja bukan nama, tapi jumlah menteri yang akan diberikan kepada masing-masing partai ini berapa," kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute, Heri Budianto, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).

Heri menjelaskan, dengan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, Jokowi-JK harus mampu menjaga kesolidan partai pendukungnya. Tantangan Jokowi-JK akan berat ketika koalisi partai pendukungnya pecah lantaran konflik pembagian kursi menteri.

"Maka, harus segera dipastikan supaya suhunya adem dan menghindari munculnya gejolak internal," ujarnya.

Menurut Heri, Jokowi-JK boleh saja menyebut tak ada perjanjian politik dengan partai pendukungnya. Namun, pembagian kursi menteri menjadi suatu keniscayaan, khususnya pada partai yang sejak awal konsisten mendukung dan mengupayakan kemenangan Jokowi-JK.

"Dalam politik, keberadaan partai pendukung di kabinet Jokowi adalah harga mati yang harus dipastikan," ucap Heri.

Jokowi-JK didukung oleh PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Jokowi-JK telah mengubah postur kabinet pemerintahannya dari 34 kementerian menjadi 33 kementerian. Imbasnya, jatah menteri untuk parpol berkurang. (Baca: Kurangi Postur Kabinet, Jokowi Juga Kurangi Jatah Menteri Parpol)

Semua kementerian tersebut telah terisi oleh sejumlah nama calon menteri. Jokowi tinggal memutuskan sosok mana yang tepat untuk mengisi masing-masing kementerian. (Baca: Calon Menteri Antre Masuk Kabinet Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com