Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larang Bawa HP dan Kamera Saat "Voting", Ini Alasan PAN

Kompas.com - 08/10/2014, 02:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menjelaskan alasan yang membuat fraksinya mengusulkan larangan membawa telepon genggam dan kamera saat voting pemilihan pimpinan MPR, di Gedung Parlemen, Rabu (8/10/2014) dini hari.

Menurut Teguh, usulan itu disampaikan untuk mencegah adanya gangguan "non-teknis" dalam proses pemilihan pimpinan MPR.

"Prinsipnya kita enggak ingin ada faktor non-teknis mempengaruhi anggota dalam memilih, kita ingin mereka memilih sesuai hatinya," kata Teguh.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN itu melanjutkan, usulan tersebut hanya sebuah langkah pencegahan. Ia sendiri menampik jika ada informasi mengenai imbalan tertentu pada anggota MPR saat memilih salah satu paket yang diajukan.

"Kita ingin mencegah, jangan sampai orang yang berniat baik di MPR jadi tergoda dengan faktor non-teknis," ujarnya.

Sebelum voting dilakukan, anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengusulkan seluruh anggota MPR tidak membawa alat komunikasi saat memberikan hak suaranya di pemilihan calon pimpinan MPR. Usulan itu akhirnya disepakati dengan alasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Anggota DPD Maimanah Umar yang menjadi pimpinan sidang paripurna langsung mengetuk palu pertanda disetujuinya usulan tersebut. Tak ada interupsi yang mencuat terkait disahkannya usulan tersebut.

Dalam sidang paripurna pemilihan calon pimpinan MPR, seluruh perwakilan fraksi partai Koalisi Merah Putih sepakat dengan paket yang diajukan. Paket tersebut adalah Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon Ketua MPR, dan empat calon Wakil Ketua MPR akan diisi oleh Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK mengajukan lima nama sebagai komposisi paket pimpinan MPR, yakni Ketua MPR diisi oleh Oesman Sapta, sementara Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com