Parpol Diminta Tidak Pertontonkan Politik "Mencla-mencle" untuk Kekuasaan

"Parpol tidak boleh mempertontonkan politik mencla-mencle karena tempat parpol sesungguhnya adalah sebagai kekuatan rakyat, kekuatan penyeimbang menurut konstitusi," kata Irman di Jakarta, Senin (22/9/2014), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan kepada parpol Koalisi Merah Putih yang akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-JK. (Baca: Jokowi: 80 Persen PPP dan PAN Bergabung)

Menurut Irman, meskipun Jokowi menyebutkan terdapat jatah kursi bagi kalangan profesional parpol, sebaiknya parpol yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kekuatan penyeimbang tidak tergoda dengan kursi kabinet. Menurut dia, sesungguhnya kursi kabinet tidak bisa menghidupi secara finansial kehidupan parpol.

"Esensi kehadiran parpol sebenarnya adalah kembali sebagai kekuatan rakyat yang melakukan check and balance terhadap kekuasaan presidensial," kata dia.

Oleh karenanya, kata Irman, sebaiknya parpol harus memberi contoh kepada segenap warga bangsa ini bahwa partai itu adalah organisasi yang bermartabat, memiliki prinsip, kehormatan, dan harga diri yang tidak mudah tergiur dengan kekuasaan kabinet. Konstitusi sudah mempersiapkan tempat bermain kepada parpol, yaitu di legislatif atau ranah kekuasaan.

"Parpol yang memiliki pendirian, satu kata, dan perbuatan adalah parpol yang akan disegani dan dihormati oleh rakyat," kata Irman.

Menurut Irman, parpol harus mengajarkan bahwa bernegara itu adalah perwujudan cita bersama bangsa, bukan melihat negara sebagai alat politik berupa perburuan kekuasaan. Kondisi itu, kata dia, pada akhirnya mengajarkan kepada warga negara untuk mencari pembenaran atas segala ketidakkonsistenan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.