Dinasti Politik dalam Kaca Mata Artidjo Alkostar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, belakangan dikenal luas dengan vonis berat kasasi dalam beragam kasus.

Menurut Artidjo, putusan hakim seharusnya menjadi pencerahan bagi bangsa ini, termasuk untuk memutus lingkaran setan oligarki politik, oligarki ekonomi, dan dinasti politik.

Kompas.com mendapat kesempatan melakukan wawancara khusus selama hampir dua jam dengan Artidjo, Kamis (18/9/2014), yang kami tulis dalam bentuk serial berupa topik pilihan "Artidjo Alkostar dan Vonis Berat Kasasi".

Ditemui di ruang kerjanya, Artidjo bertutur banyak hal, termasuk menjabarkan soal putusan hakim yang seharusnya mencerahkan.

Dinasti politik

Sebelumnya, Artidjo menyinggung bahwa dinasti politik merupakan wujud perkawinan antara oligarki politik dan oligarki ekonomi, dalam era demokrasi saat ini.

"Demokrasi kita sudah bagus tetapi masih harus dirawat dan dikawal, supaya tidak muncul oligarki politik maupun ekonomi yang bahayakan negara kita," kata Artidjo.

Artidjo pun menyinggung soal dinasti politik. "(Dinasti politik) itu sebenarnya kan oligarki politik yang berkolaborasi dengan oligarki ekonomi," kecam dia.

Menurut Artidjo, dinasti politik itu berisi orang-orang yang memakai uang untuk menjadi pejabat di daerah. "Lalu (mereka) membuat lingkaran keluarga yang ingin menguasai daerah itu. Tugas kita juga untuk tidak memunculkan oligarki politik dan ekonomi. Itu memang berbahaya," kata dia.

Putusan hakim harus mencerahkan

Berikut ini adalah tanya jawab seputar peran hakim dalam berperan memutus mata rantai dinasti politik maupun oligarki politik dan oligarki ekonomi tersebut.

Apa peran Bapak sebagai hakim agung untuk memutus "perkawinan" oligarki politik-ekonomi?

Putusan pengadilan itu harus bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang itu memberi harapan masa depan supaya tidak suram.

Artinya, kalau semua semua komponen bangsa berperan, termasuk LSM dan media, akan menjadi efektif untuk mencegah terjadinya sistem yang korup, termasuk oligarki itu.

Sudah seperti apa kondisi kasus yang melibatkan oligarki politik dan ekonomi?