Kompas.com - 22/09/2014, 08:50 WIB
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, di ruang kerjanya, Kamis (18/9/2014). Kompas.com/Palupi Annisa AulianiKetua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, di ruang kerjanya, Kamis (18/9/2014).
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, belakangan dikenal luas dengan vonis berat kasasi dalam beragam kasus.

Menurut Artidjo, putusan hakim seharusnya menjadi pencerahan bagi bangsa ini, termasuk untuk memutus lingkaran setan oligarki politik, oligarki ekonomi, dan dinasti politik.

Kompas.com mendapat kesempatan melakukan wawancara khusus selama hampir dua jam dengan Artidjo, Kamis (18/9/2014), yang kami tulis dalam bentuk serial berupa topik pilihan "Artidjo Alkostar dan Vonis Berat Kasasi".

Ditemui di ruang kerjanya, Artidjo bertutur banyak hal, termasuk menjabarkan soal putusan hakim yang seharusnya mencerahkan.

Dinasti politik

Sebelumnya, Artidjo menyinggung bahwa dinasti politik merupakan wujud perkawinan antara oligarki politik dan oligarki ekonomi, dalam era demokrasi saat ini.

"Demokrasi kita sudah bagus tetapi masih harus dirawat dan dikawal, supaya tidak muncul oligarki politik maupun ekonomi yang bahayakan negara kita," kata Artidjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Artidjo pun menyinggung soal dinasti politik. "(Dinasti politik) itu sebenarnya kan oligarki politik yang berkolaborasi dengan oligarki ekonomi," kecam dia.

Menurut Artidjo, dinasti politik itu berisi orang-orang yang memakai uang untuk menjadi pejabat di daerah. "Lalu (mereka) membuat lingkaran keluarga yang ingin menguasai daerah itu. Tugas kita juga untuk tidak memunculkan oligarki politik dan ekonomi. Itu memang berbahaya," kata dia.

Putusan hakim harus mencerahkan

Berikut ini adalah tanya jawab seputar peran hakim dalam berperan memutus mata rantai dinasti politik maupun oligarki politik dan oligarki ekonomi tersebut.

Apa peran Bapak sebagai hakim agung untuk memutus "perkawinan" oligarki politik-ekonomi?

Putusan pengadilan itu harus bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang itu memberi harapan masa depan supaya tidak suram.

Artinya, kalau semua semua komponen bangsa berperan, termasuk LSM dan media, akan menjadi efektif untuk mencegah terjadinya sistem yang korup, termasuk oligarki itu.

Sudah seperti apa kondisi kasus yang melibatkan oligarki politik dan ekonomi?

Menurut hemat saya, (sekarang) sudah lebih banyak korupsi politik. Korupsi yang dilakukan orang yang punya posisi politik, kekuasaan elektoral seperti DPRD, pejabat di daerah yang dipilih lewat pilkada. Itu korupsi politik.

Korupsi oleh swasta kan ada juga,  tapi (tak banyak), dan itu saya kira dampaknya tak sedahsyat korupsi politik. Korupsi politik itu kan pakai tools, pakai piranti kekuasaan, untuk lakukan (korupsi) itu dan menutupinya. Kalau korupsi swasta karena tergelincir, karena dimintai pejabat, itu saya kira tak begitu sulit.

Skala berapa porsi korupsi politik dibandingkan kasus korupsi secara keseluruhan?

Saya tak menghitung. Tapi saya kira lebih banyak, lebih banyak 50 persen, di atas 50 persen, untuk korupsi politik yang melibatkan kekuasaan.

Dalam sejarah, seperti di Filipina, Amerika Latin, Indonesia pada (masa) Orde Baru, sulit kembali (uang kerugian negara). BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) misalnya. Sulit sekali.

Ini yang harus dijaga betul, supaya tak ada kesempatan untuk itu. Saya kira peran dari lembaga ada beberapa, tapi (peran) masyarakat masih kurang.

Putusan hakim harus mencerahkan, tapi tak setiap hakim begitu. Bagaimana?

Itu proses.

Saya kira (dengan) sudah ada (UU tentang) aparat sipil negara, sekarang hakim sudah jadi pejabat negara, tak lagi dikaitkan lagi dengan pegawai negeri kepangkatannya itu. Itu saya kira harapan untuk masa depan.

Ada jaminan dengan UU ASN itu hakim jadi lebih fokus tak tergoda?

Kalau gaji hakim saya kira sudah bagus, termasuk sudah cukuplah untuk itu. Jadi sekarang tinggal untuk mengisi komponen kompetensi hakim. Kompetensi itu ada tiga.

Satu, knowledge, pengetahuannya. Di hakim banyak S2 dan S3. Dua, kompetensi harus berisi skill, yaitu keahlian, pengalaman, jam terbang, itu legal capacity –kapasitas legal- terapkan hukum.

Kadang ada juga hakim salah terapkan hukum. Ketiga, kompetensi itu adalah moral integrity, integritas moral. Itu yang tak ada sekolahnya di dunia ini, integritas moral ini, dan tak bisa diajarkan.

Orang tak berani ajarkan integritas moral. Karena setiap orang itu ada, ibarat komputer, perangkat lunak sudah ada dari Tuhan, tinggal dihidupkan itu moral integrity.

(Integritas moral) tidak bisa diajarkan. Hanya, itu memang dipaparkan bagaimana supaya orang itu bisa memiliki keterikatan, rasa tanggung jawab, dalam memutus perkara.

Kalau dari penilaian Bapak, sudah banyak putusan yang bagus dan mencerahkan?

Saya tak menghitung itu. Saya kira tidak terpublikasi. Berjalan begitu saja seperti air mengalir. Hanya yang muncul itu kan yang kurang saja, muncul, lalu di sini dibatalkan.

Saya kira ada banyak (putusan yang bagus dan mencerahkan itu). MA selalu mengisi kekurangan2 itu dengan sekarang ini dengan sertifikasi. Sertifikasi hakim tangani korupsi itu harus hakim punya sertifikat, juga soal anak dan lingkungan hidup.

(ANN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.