Anas Sebut yang Diadili KPK adalah Kongres Demokrat 2010

Dengan demikian, Anas menilai, KPK seharusnya memeriksa semua peserta Kongres 2010, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Demokrat dalam Kongres 2010 bersama Anas.

"Meski pun JPU (jaksa penuntut umum KPK) menyatakan dalam surat tuntutannya bukan mengadili kongres, amat jelas ini adalah mengadili kongres atau lebih tepatnya mengadili sepertiga kongres. Mengapa? Karena yang diadili adalah salah satu saja dari kontestan Kongres Partai Demokrat di Bandung," kata Anas, saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Pledoi ini merupakan tanggapan Anas terhadap tuntutan tim jaksa KPK yang meminta dia dihukum 15 tahun penjara. Anas menilai, Andi dan Marzuki Alie seharusnya diusut keterlibatannya karena keduanya sama-sama berstatus penyelenggara negara ketika Kongres berlangsung.

Selain itu, lanjut Anas, proses konsolidasi dan penggalangan massa serta dana untuk memenangkan dilakukan masing-masing kontestan dengan cara yang kurang lebih sama.

"Tidak ada perbedaan yang substantial dan signifikan dengan yang dilakukan tim relawan terdakwa (Anas)" kata dia.

Bahkan, lanjut Anas, ada calon ketua umum yang ketika itu lebih megah proses penggalangan dukungannya. Anas juga menganggap sumbangan yang diterima calon ketua umum ketika itu sedianya tidak dianggap pemberian yang diterima sang calon dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara.

"Karena semua hal tersebut tidak ada kaiatannya dengan posisi, kekuatan, dan kewenangan sebagai penyelenggara negara tetapi sebagai kader partai yang dipandang layak untuk dimajukan dalam kompetisi kepemimpinan puncak Partai Demokrat," kata Anas.

Dia juga menilai, seharusnya KPK memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang merupakan Ketua Panitia Pengarah Kongres Partai Demokrat. Menurut Anas, sebagai panitia pengarah, Ibas mengetahui penyelenggaraaan Kongres Partai Demokrat.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair lima bulan kurungan.? Selain itu, jaksa menuntut Anas membayar uang pengganti kerugian negara yang jumlahnya sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yakni kira-kira Rp 94 miliar dan USD 5,2 juta dollar AS.

Jaksa menilai Anas terbukti bersalah menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Menurut Jaksa, awalnya Anas berkeinginan menjadi calon presiden RI sehingga berupaya mengumpulkan dana. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya dan mengumpulkan dana.

Dalam upaya mengumpulkan dana, menurut Jaksa, Anas dan Nazar bergabung dalam perusahaan Permai Group. Anas disebut telah mengeluarkan dana senilai Rp 116, 525 miliar dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu. Uang itu berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat dari Permai Group.