Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Twitter, SBY Nyatakan Tak Akan "Ngerecoki" Jokowi

Kompas.com - 21/08/2014, 23:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia dan Partai Demokrat tidak akan mengganggu pemerintahan yang akan dibangun oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demokrat tidak berambisi melakukan transaksi politik dengan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Presiden melalui akun Twitter-nya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, Kamis (21/8/2014) malam. MK menyatakan menolak permohonan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sehingga, dengan demikian, Jokowi-JK sah menjadi presiden dan wapres terpilih.

Mengawali serangkaian kicauannya pada pukul 20.48, Presiden mengatakan bahwa ia telah menerima pesan bernada negatif dari sejumlah kalangan. "Pesan negatif itu berbunyi 'SBY & PD (Partai Demokrat) jangan ngrecoki Jokowi'. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi," tulisnya.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan, ia dan partainya sama sekali tidak memiliki niat dan pemikiran untuk merecoki Jokowi-JK. Ia dan partainya tidak haus kekuasaan dan akan tetap bersikap independen serta menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

"Saya dengan senang hati membantu jika memang dikehendaki. Jadi terserah kepada Presiden Baru. Tidak ada pikiran buruk dari saya," sebut Presiden.

SBY mengatakan bahwa partainya berkomitmen untuk membenahi diri selama lima tahun mendatang serta berupaya memperjuangan aspirasi rakyat.

"Sejumlah kader PD dilobi utk bergabung ke kubu politik tertentu. Kami katakan tidak. Jadi tidak ada istilah ngrecoki. Jangan dibalik," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com