Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diancam Diculik, Ketua KPU Minta Jaminan Keamanan

Kompas.com - 11/08/2014, 14:29 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik melaporkan Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Dia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk menjamin keamanan.

"Menanggapi atau merespons apa yang disampaikan (Taufik) itu ke pelaporan ke Bareskrim Polri untuk disikapi agar ada upaya-upaya yang mengarah kepada penjaminan keamanan," kata Husni di sela-sela sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Mantan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat itu juga meminta kepada pihak kepolisian agar tidak hanya menjamin keamanan dirinya, tetapi juga keamanan kepada para komisioner lain dan pejabat di lingkungan KPU. Hal itu, menurut dia, penting agar pihaknya bisa mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi dengan rasa aman dan nyaman.

Dia mengatakan, ancaman yang dilontarkan Taufik sejauh ini tidak pernah ditujukan kepadanya dalam satu lokasi dan waktu yang sama. Saat ditanya tentang kondisinya saat ini, Husni mengaku tidak tertekan dan hanya kurang tidur.

Ihwal pelaporan itu, Husni mengatakan, pihaknya baru memberikan bukti tertulis berupa sebuah artikel di salah satu media cetak nasional kepada kepolisian. Dia pun menegaskan akan membawa bukti-bukti baru seiring berjalannya waktu.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya hanya melaporkan ancaman Taufik kepada Mabes Polri tanpa ancaman pidana. Dia pun menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengambil tindakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com