Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Anggap Sepele Ancaman Penculikan kepada Ketua KPU

Kompas.com - 11/08/2014, 12:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Munculnya ancaman penculikan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik dinilai sebagai ancaman serius. Kepolisian Republik Indonesia harus segera mengusut pelakunya.

"Ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra kepada Ketua KPU tidak bisa dianggap sepele, mengingat kasus penculikan masih merupakan sebuah kejahatan yang menakutkan di Indonesia," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane dalam keterangannya, Senin (11/8/2014).

Selain itu, kata Neta, kasus-kasus penculikan yang bersifat kriminal murni masih terus terjadi di negeri ini. Sementara itu, kejahatan penculikan yang bernuansa politik masih menjadi trauma tersendiri bagi bangsa indonesia.

"Mengingat masih banyak aktivis yang diculik pada 1998 hingga kini belum kembali dan masih hilang," tutur Neta.

IPW mendukung langkah 7 komisioner KPU yang melaporkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik sebagai pihak yang dituding mengeluarkan ancaman itu ke Bareskrim Polri. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan pihaknya berharap, Bareskrim secepatnya memproses laporan tersebut dengan cara memanggil, memeriksa, dan menahan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta.

Ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra Jakarta itu adalah sebuah kejahatan politik tingkat tinggi. Menurut Neta, ancaman ini jangan dilihat hanya sebagai sekadar gertakan sambal, tapi harus dilihat sebagai sebuah aksi kriminal politik yang tidak hanya mengancaman sistem demokratisasi.

"Lebih dari itu ancaman ini adalah sebuah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sedang berupaya membangkitkan kekuatan masa lalu dengan aksi penculikan yang pernah mereka lakukan terhadap para aktivis politik. Sehingga ancaman itu dalam rangka membangkitkan trauma politik masa lalu yang bisa mengganggu proses Pilpres 2014," ungkapnya.

Neta menuturkan ancaman ini setidaknya akan membuat takut orang-orang yang menangani proses pilpres 2014. Kemudian pada akhirnya bertujuan mengacaukan pelantikan presiden terpilih. Neta meminta Bareskrim Polri harus segera memproses kejahatan politik tingkat tinggi ini, dengan cara memanggil dan segera menahan pelaku pengancaman dengan pasal berlapis.

"Tujuannya agar keamanan Ketua KPU terjaga, proses Pilpres 2014 dan pelantikan presiden terpilih tidak terganggu oleh manuver pengancam. Bareskrim jangan menganggap enteng ancaman ini. Jika Bareskrim terlambat bertindak dan Ketua KPU benar-benar diculik dipastikan kekacauan dan kerusuhan politik akan terjadi di indonesia," kata dia.(Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com