Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung: Prabowo Seorang Petarung

Kompas.com - 07/08/2014, 11:49 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Tim Pengarah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pramono Anung,  mengapresiasi positif langkah Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, langkah yang ditempuh Prabowo menunjukkan bahwa ia seorang petarung. Meski pun, ia tak sepakat dengan beberapa hal yang disampaikan Prabowo dalam sidang perdana gugatan yang digelar di Gedung MK, Rabu (6/8/2014).

Prabowo menyamakan pilpres di Indonesia dengan Korea Utara. Menurut Pramono, kedua negara ini tak bisa dibandingkan dalam hal proses demokrasi. 

"Tidak harus dibandingkan dengan Korut. Walau ada kecurangan itu hanya di tingkat lokal, tidak terstruktur dan masif. Tapi tetap saya menilai dia adalah petarung karena telah menggunakan jalur yang seharusnya," kata Pramono, Kamis (7/8/2014), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pramono menilai, pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa ia tak mendapatkan masukan yang baik dari timnya.

"Yang dilakukan Prabowo-Hatta menunjukkan mereka tokoh yang punya struggle dalam segala ruang mencari keadilan. Bagus, karena konstitusi mengajarkan itu. Saya respon positif. Namun dalam beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo di MK kemarin, kelihatan dia tidak mendapat masukan yang baik dari tim," papar politisi senior PDI Perjuangan ini.

Pramono mencontohkan, pernyataan Prabowo terkait perolehan suara mereka yang nol di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal untuk kasus ini, kata Pramono, pasangan Jokowi-JK juga mengalami hal yang sama misalnya di daerah Sampang, Madura.

"Kelihatan ada kreatifitas berlebihan dari tim kampanyenya di daerah yang ingin menunjukkan mereka bisa menang dengan berbagai cara," katanya. 


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com