Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Prabowo di Sidang MK Dinilai Kontraproduktif

Kompas.com - 06/08/2014, 21:02 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Sudjito, menilai pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam sidang gugatan Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak berisi opininya. Menurut Ari, apa yang dilontarkan Prabowo justru kontraproduktif dan tak fokus pada apa yang digugatnya. Pernyataan yang disampaikan Prabowo di antaranya menyebut pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis (baca: Dalam Sidang MK, Prabowo Curhat soal Dituduh Ingin Kudeta).

Ari mengatakan, pernyataan itu justru menunjukkan sikap emosional Prabowo.

"Pernyataan Prabowo itu terlalu mengada-ada dan sangat emosional. Sama seperti pernyataan dia waktu menolak hasil pemilu presiden. Ini tidak melahirkan persepsi positif di masyarakat, justru negatif," kata Ari saat dihubungi, Rabu (6/8/2014).

Seharusnya, kata Ari, Prabowo fokus pada materi gugatan. Sebab, dalam memutus sengketa, hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian di persidangan.

"Memang pernyataannya tidak ada data dan dasar yang kuat. Apa yang disampaikan bisa menjadi kontraproduktif di hadapan hakim. Apakah itu meyakinkan hakim? Malah sebaliknya," ujarnya.

Ia juga berpendapat, seharusnya Prabowo menahan pernyataan yang sarat opini dan dianggap provokatif. Pernyataan Prabowo di hadapan sembilan hakim MK hari ini, lanjut dia, justru memperburuk citra Prabowo.

"Itu justru akan membuat posisi Prabowo tidak elegan di mata publik, makin terperosok," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, Prabowo turut menyinggung masa lalunya. Prabowo menyatakan ia pernah dituduh ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Prabowo juga menyinggung adanya intervensi asing dalam Pilpres 2014 ini. Namun, ia tak menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud.

Selain itu, Prabowo menilai pilpres di Indonesia seperti di negara totaliter, fasis, dan komunis. Menurut dia, telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com