Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Tim Transisi, Jokowi Merasa Tak Menyalahi Etika Politik

Kompas.com - 05/08/2014, 20:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo merasa pembentukan tim transisi tidak mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan gugatan Pemilu Presiden 2014 yang diajukan pasangan rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sidang perdana gugatan itu akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (6/8/2014) besok.

"Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok, apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi seusai rapat kedua dengan tim transisi, di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014) malam.

"Yang penting itu, intinya kita menghormati proses di MK, sudah begitu saja cukup," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, penetapan pemenang pilpres oleh KPU sudah menjadi dasar kubu Jokowi-JK melakukan manuver dan persiapan menjelang transisi kepemimpinan. Salah satunya ialah dengan mempersiapkan langkah-langkah agar setelah resmi dilantik, program prioritas dapat segera terlaksana.

"Kita kan memang ingin cepat. Program kita harus segera dilaksanakan kan," lanjut dia.

Dikritik tim Prabowo-Hatta

Sebelumnya, juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, mempertanyakan sikap pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah membangun dan meresmikan Kantor Transisi untuk merancang pemerintahan mendatang. Menurut dia, langkah tersebut terburu-buru karena meskipun keduanya sudah ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum, hasil akhir tetap ditentukan melalui sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

"Itu adalah sikap yang tidak menghargai proses yang sedang berlangsung di MK," kata Tantowi melalui pesan elektronik, Senin (4/8/2014) malam.

Tantowi merasa optimistis dengan bukti-bukti yang akan disampaikan timnya dalam persidangan yang akan dimulai pada Rabu (6/8/2014). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin nantinya MK memutarbalikkan keadaan dan menetapkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Belum ada yang definitif menang atau kalah, semuanya masih harus menunggu keputusan MK," ujarnya.

Jokowi meresmikan Rumah Transisi di Jalan Situbondo Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (4/8/02014) kemarin. Tim ini berfungsi untuk mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan Jokowi-JK. Lewat tim itu, Jokowi ingin transisi kepemimpinan kekuasaan berjalan mulus. Rumah transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua Tim Transisi ialah Rini Soemarno, dengan lima staf deputi pembantu, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com