Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Agama dan Kepercayaan Tolak ISIS

Kompas.com - 04/08/2014, 18:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sejumlah tokoh agama dan kepercayaan menolak keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia karena menilai kelompok tersebut mengancam keutuhan NKRI.

"Saya sebagai penganut kepercayaan ngeri melihatnya. Kita sejak kecil belajar agama dan kepercayaan, kami tidak sepakat ISIS ada di Indonesia," kata Presidium DPP Badan kerja sama organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Suprih Suhartono, di Jakarta, Senin (4/8/2014), seperti dikutip Antara.

Suprih juga meminta pemerintah menindak tegas gerakan tersebut sebelum berkembang lebih besar di Indonesia.

Hal senada disampaikan Bhikhu Garbha Virya dari Vihara Mahavira Graha Pusat. Ia berharap semua pihak bersama-sama berjuang mempertahankan NKRI.

Begitu juga dengan Ketua Presidium HKBP Pendeta Palty Panjaitan dari HKBP Philadelphia. "Saya menolak adanya ISIS di Indonesia sebab apapun alasannya Tuhan tidak pernah memerintahkan membunuh orang lain, justru memerintahkan untuk mengasihi sesama," kata Pendeta Palty.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Maulana Zafrullah Pontoh mengatakan, dalam Al Quran tidak ada pemaksaan.

"Apapun namanya jika ada pemaksaan tentu wajib kita tolak, dan sebagai bangsa Indonesia juga wajib kita tolak karena Indonesia adalah bangsa kekeluargaan tidak membeda-bedakan," kata Maulana.

Maulana juga mengatakan warga wajib bersatu mendukung pemerintah untuk tidak membiarkan elemen-elemen yang melakukan kekerasan terhadap siapapun dan oleh siapapun.

Para tokoh agama dan kepercayaan itu membuat pernyataan bersama menolak ISIS di Indonesia dan menandatangani spanduk penolakan sebagai dukungan menolak ISIS.

ISIS adalah gerakan yang bercita-cita mendirikan negara kekhalifaan Islam di kawasan Timur Tengah. Gerakan ini dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi.

ISIS dikenal sebagai gerakan radikal garis keras dalam melakukan misinya seperti pembunuhan massal dan bom bunuh diri.

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyebutkan ISIS termasuk dalam kelompok terorisme.

Pemerintah Indonesia bersikap menolak keberadaan ISIS. Pemerintah tak akan memberikan toleransi terhadap upaya penyebaran paham ISIS di Tanah Air karena paham yang disebarkan ISIS dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com