Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 6 Hasil Hitung Cepat yang Jadi Rujukan Jokowi

Kompas.com - 09/07/2014, 18:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyebutkan enam hasil hitung cepat atau quick count yang menunjukkan bahwa ia dan Jusuf Kalla unggul dalam Pemilu Presiden 2014. Meski demikian, ia menekankan, pihaknya tetap menunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum dan meminta agar masyarakat mengawal proses perhitungan agar berjalan bersih dan jujur.

"Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa hasil quick count darilembaga yang kredibel, mereka terbiasa dengan hasil-hasil yang akurat dan sudah diumumkan," kata Jokowi di hadapan pendukungnya, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2014).

Keenam lembaga yang hasil hitung cepatnya dibacakan Jokowi adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Jokowi-JK 52 persen, Prabowo-Hatta 48 persen), Litbang Kompas (Jokowi-JK 52,3 persen, Prabowo-Hatta 47,6 persen), Saiful Mujani Research & Consulting (Jokowi-JK 52,8 persen, Prabowo-Hatta 47,2 persen), Indikator Politik (Jokowi-JK 52,6 persen, Prabowo-Hatta 47,3 persen), RRI (Jokowi-JK 52,5 persen, Prabowo-Hatta 47,5 persen), dan Lingkaran Survei Indonesia (Jokowi-JK 53,3 persen, Prabowo-Hatta 46,7 persen).

Menurut Jokowi, enam lembaga survei yang disebutkannya selama ini sudah terbiasa melakukan survei dan menunjukkan hasil yang akurat serta bisa diterima semua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com