Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Minta KPU Selesaikan Kisruh Pemungutan Suara di Hongkong

Kompas.com - 07/07/2014, 18:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


SUKABUMI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam proses pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014) kemarin. Peristiwa itu mengakibatkan ratusan WNI kehilangan hak suaranya. 

"Saya kira KPU harus mengambil jalan, mumpung masih ada waktu sekarang ini," kata Hatta, seusai mengikuti istigasah di Pondok Pesantren Azzainiyyah, Nagrog Sinar Barokah, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (7/7/2014).

Menurut Hatta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus itu. Apalagi, kata dua, ada dugaan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bersikap tidak netral dalam peristiwa itu.

"Bawaslu harus memeriksa itu karena bagaimana pun juga memilih itu adalah hak setiap warga negara. Walau pun dia tak wajib menyalurkannya, tapi itu hak warga negara," katanya.

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Situasi semakin kisruh ketika ada yang menyebutkan TPS akan dibuka kembali jika pemilih memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas yang berada di Hongkong saat pemungutan suara, mengatakan, fakta mengenai kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, diputarbalikkan. Menurut dia, warga negara Indonesia (WNI) di sana justru mengadukan kepadanya soal oknum yang menyatakan akan membuka kembali tempat pemungutan suara (TPS) jika memilih pasangan calon nomor urut 1.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, kekisruhan tersebut dipicu oleh kedatangan pemilih yang sudah mencobloske tempat pemungutan suara yang sudah ditutup.

"Tapi kosong TPS itu. Victoria Park sudah kosong. 30 menit setelah dinyatakan ditutup tiba-tiba gerombolan orang datang menyatakan, 'Kami belum memilih'," kata Muhammad di Jakarta, Senin (7/7/2014).

"Sementara jarinya sudah warna hitam semua," lanjut dia.

Muhammad membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa massa yang datang tersebut belum memilih. Dia mengatakan, kedatangan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap beberapa orang yang belum memilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com