Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sebut Orang yang Kaitkan 'Revolusi Mental" dengan Komunis, Galau

Kompas.com - 28/06/2014, 11:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ruhut Sitompul menyangkal, jika ide "Revolusi Mental" yang diusung Jokowi mengakar ke ideologi komunis. Ia bahkan menyebut pihak yang mengaitkan itu dengan komunis sebagai kelompok yang sedang galau.

"Yang ngomong itu sebenarnya orang-orang yang semakin sudah galau menurut saya," kata Ruhut saat dijumpai di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Ruhut menjelaskan, ide "Revolusi Mental" yang dibawa Jokowi yakni ingin mengubah perilaku masyarakat selama ini. Ruhut mencontohkan, jika sebelumnya masyarakat kurang disiplin, maka Jokowi ingin mengembalikan kedisiplinan tersebut.

Dia menambahkan, tidak sedikit anggota timses Jokowi-JK yang merupakan mantan jenderal TNI yang cinta Tanah Air. Sehingga, tidak mungkin ada paham komunis yang masuk ke dalam visi misi pasangan nomor urut dua itu.

"Pak Luhut itu jenderal, beberapa purnawiranan tentara juga ikut ini. Jadi bayangkanlah sangat selektifnya tentang komunis itu," ujar Ruhut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebutkan bahwa gagasan "Revolusi Mental" yang diusung pasangan nomor urut dua Jokowi-JK memiliki akar yang kuat dengan paham komunisme.

"Karl Marx gunakan istilah 'revolusi mental' tahun 1869 dalam karyanya Eighteenth Brumaire of Louis Bonapartem. 'Revolusi Mental' juga jadi tujuan May Four Enlightenment Movement di China 1919 yang diprakarsai Chen Duxui (pendiri Partai Komunis Cina)," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com